jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menanggapi soal mangkraknya megaproyek Meikarta milik PT Lippo Cikarang Tbk yang merugikan konsumen.
Hal itu disampaikan Andre pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) serta para korban Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).
BACA JUGA: Meikarta
Dia mengatakan ada permainan dalam kasus tersebut.
Pasalnya, pihak Meikarta mengajukan permohonan PKPU diam-diam dan dimenangkan hakim.
BACA JUGA: Apartemen Meikarta Gunakan Gipsum Berkualitas Jempolan dari Jepang
"Mereka merasa kuat dan kuat dugaan ada permainan. Bayangkan, mereka bisa membuat putusan PKPU tanpa melibatkan konsumen. Dugaan saya ini ada kongkalikong," kata dia dalam siaran persnya, Kamis (19/1).
Dia juga menyingung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.
BACA JUGA: Manjakan Pemilik Apartemen, Meikarta Gandeng Travelio
Sebab, kata dia, konsumen tidak kunjung menerima unit sejak 2019.
"Kami melihat kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Seharusnya konsumen menerima unit tahun 2019, sekarang sudah 2023. Jadi, sudah delay empat tahun," tutur Andre.
Berdasarkan penuturan korban Meikarta, Andre menilai telah terjadi kezaliman.
Sebab, para konsumen mempertanyakan haknya tengah menghadapi tuntutan Rp 56 miliar karena melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bank Nobu, Semanggi, Jakarta Selatan, pada 19 Desember 2022 lalu.
Tuntutan itu dilayangkan oleh pengembang pembangunan apartemen Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU.
Lebih lanjut, Andre mengatakan DPR adalah tempat yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
Terkait aduan para korban Meikarta, politikus Partai Gerindra itu memastikan akan mendorong DPR untuk segera turun tangan.
"Jadi, bapak tidak usah khawatir. Kami bukan dewan perwakilan oligarki, kami ini dewan perwakilan rakyat karena dipilih oleh rakyat. Kejadian ini jelas penzoliman luar biasa. Ini ada ketidakadilan," ungkapnya.
"Bayangkan saja, ada konsumen demo malah dituntut Rp 56 Milyar. Pak Jokowi saja sering didemo, tapi tidak pernah menuntut. Kita tidak boleh membiarkan. BPKN kalau tidak punya nyali, ya, sudah kita tinggalkan," Sambung Andre.
Untuk mengurai persoalan konsumen Meikarta, Andre mengusulkan tiga hal.
Pertama, Komisi VI segera memanggil pihak pengembang untuk duduk bersama para perwakilan korban yang didampingi BPKN.
Kedua, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu juga mengusulkan rapat gabungan antara Komisi VI, Komisi III, dan Komisi XI DPR RI untuk mengurai persoalan megaproyek Meikarta.
"Saya usulkan kepada pimpinan dan akan saya dorong agar kesimpulan rapat hari ini kita panggil Meikarta. Saya juga mendorong rapat gabungan supaya kami di DPR bisa mengambil keputusan yang komprehensif, kuat, dan solid untuk mendukung perjuangan Bapak dan Ibu," kata Andre. (ddy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apartemen Meikarta Gunakan Pintu dari Korsel demi Manjakan Penghuni
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian