jpnn.com, BELAWAN - Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno melakukan kunjungan lapangan ke PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk di Belawan, Sumatra Utara, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
Selain itu, menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah, khususnya pengelolaan industri minyak kelapa sawit dan minyak goreng sawit.
BACA JUGA: DPR Pertimbangkan Legalisasi Ganja, Partai Garuda: Harus Berdasarkan Ilmu
"Kedatangan kami di sini untuk mendapatkan data, informasi, dan melihat secara langsung perkembangan kawasan industri maupun industri agro. Dalam hal ini industri minyak kelapa sawit dan minyak goreng, dan mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi,'' ujar Eddy.
Komisi VII juga ingin memastikan tata kelola industri minyak kelapa sawit dan minyak goreng sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta best practices yang lazim dalam industrinya.
BACA JUGA: Komisi IX DPR RI Mengaku Belum Diajak Bicara Soal Iuran BPJS Kesehatan
Hal itu dikatakan Eddy seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Direktur Utama PT SMART, Tbk yang dihadiri oleh Dirjen Industri Agro Kemenperin RI dan pelaku usaha di sektor kelapa sawit di Kantor PT SMART Tbk pada Kamis (30/6).
Politisi fraksi PAN ini menambahkan kunjungan spesifik Komisi VII kali ini tidak lepas dari masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di masyarakat sehingga perlu diurai apa yang menjadi akar persoalannya.
BACA JUGA: Banggar DPR RI Apresiasi Pertamina Atas Kesediaan Berbagi Beban
Dia juga ingin mengetahui tingkat efektivitas dan peran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Melihat secara langsung kinerja yang dilaksanakan mitra Komisi VII DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Industri Agro.
"Bagaimana bisa menciptakan tata niaga dan tata kelola yang baik industri minyak kelapa sawit dan turunannya supaya menghasilkan solusi. Yaitu, ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Hasil pertemuan hari ini akan kami tindak lanjuti mengadakan rapat dengar pendapat dengan para mitra kerja Komisi VII untuk mendalami persoalan ketersediaan minyak goreng premium maupun curah,'' tandasnya.
Legislator dapil Jawa Barat III ini juga berharap jangan sampai masalah Tandan Buah Segar (TBS) yang harganya anjlok dibiarkan berlarut-larut sehingga memberatkan para petani.
Ini masalah multidimensi yang harus dicarikan solusinya secara cepat. Sedangkan masalah Domestic Market Obligation (DMO)dan Domestic Price Obligation (DPO) bagian dari regulasi yang penting dalam tata niaga sebuah industri.
Kebijakan ini dilakukan karena adanya kelangkaan komoditas, suplai dan sifatnya situasional bukan kebijakan permanen. Ke depan kebijakan DMO dan DPO bisa dievaluasi kembali ketika normalisasi tata niaga industri minyak kelapa sawit sudah berjalan baik.
Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk Gianto Widjaja memaparkan usahanya meliputi usaha kelapa sawit yang mencakup sekitar 137.100 hektare (termasuk plasma).
Aktivitas utama terdiri atas penanaman dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK).
"SMART mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 4 pabrik pengolahan inti sawit dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia. Selain minyak curah dan minyak industri, produk turunan SMART dipasarkan dengan berbagai merek, seperti Filma dan Kunci Mas. Perusahaan ini dimulai sejak 1962 dengan nama PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 1992," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi