DPR Tiru Parlemen AS dan Jerman

JAKARTA – Kalangan DPR berusaha mengubah citra negatif lembaganyaSejumlah aturan tambahan terkait upaya peningkatan kinerja dewan siap dimasukkan dalam pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR

BACA JUGA: Cetak Surat Suara Molor, KPU Validasi Lagi

Kiblatnya adalah dua parlemen di negara maju, yaitu Amerikat Serikat (AS) dan Jerman.   
 
Aturan tambahan yang siap disisipkan itu berasal dari bahan laporan dua tim Pansus RUU Susduk, yang baru saja pulang studi banding di kedua negara tersebut pada 25–26 Januari laluSelasa (3/2) kedua tim yang dipimpin masing-masing Wakil Ketua Pansus RUU Susduk Mufid Busyairi dan Nursanita Nasution tersebut menyampaikan paparan dalam rapat internal pansus.
 
"Ini bukan lagi masalah perlu atau tidak lagi, tapi sudah menjadi keharusan," ujar Ketua Pansus RUU Susduk Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan hasil laporan, di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin

BACA JUGA: DPR Anggap Serius Kelompok ABS

Menurut dia, pansus siap mengadopsi sejumlah sistem dan mekanisme yang dipakai kedua negara tersebut.
 
"Kita tidak perlu takut masyarakat marahSelama ini kita belum bisa mengomunikasikan saja dengan mereka," yakinnya kepada rapat pansus

BACA JUGA: KPU Jatim Lapor ke MK, Kaji Kirim Gugatan

Penambahan fasilitas kedewanan, lanjut dia, memang tidak bisa dihindari sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dewan.
 
Paparan kedua tim, baik yang dari AS maupun Jerman, memang lebih banyak mengungkap berlimpahnya fasilitas dewan di sanaDi AS, misalnyaSetiap anggota memiliki staf ahli hingga 22 orang untuk masing-masing isuJumlah itu hampir sama dengan jumlah kementerian yang ada.
 
"Tidak hanya anggota, semuanya dibekali fasilitas, mulai Blackberry hingga laptop, yang biayanya diambilkan dari anggaranNah, kalau kita, laptop untuk anggota saja sudah jadi skandal," ujar Wila Chandra Wila, salah seorang peserta studi banding, sambil tersenyum
 
Secara umum, hampir semua anggota pansus sepakat untuk mengadopsi beberapa sistem di AS dan Jerman ituNamun, anggota dari FKB Ida Fauziah mengingatkan bahwa tidak semua sistem di Jerman dan AS cocok dengan kondisi di IndonesiaBerbagai fasilitas memadai yang didapat anggota parlemen di sana tetap harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia
 
"Sebab, parlemen di sana memiliki kehormatan dan kepercayaan dari publik yang sangat besarHarus diakui, kita belum," ujarnyaKarena itu, seluruh perbaikan sistem harus didasarkan pada semangat perbaikan kinerja, bukan semata penambahan fasilitas(dyn/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Capres, Golkar Tetap Pasang Strategi