jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya mengirimkan nama Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, siapapun yang dikirim presiden sebagai calon Kapolri ke DPR, berarti cocok dengan irama kerjanya.
BACA JUGA: Hasil Visum, Mirna Meninggal bukan Akibat Sianida, Tapi..
Apalagi, Presiden memiliki hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR. "Kita dapat memahami bila presiden hanya mengirimkan satu nama kepada DPR," kata Aboe, Rabu (15/6).
Sebab, kata dia, presiden merupakan user dari pengangkatan Kapolri. Tentunya, presiden mencari yang sejalan dengan cara kerjanya.
BACA JUGA: Ingat! Presiden Jokowi Tak Mau Ada Lembaga Baru
"Tentunya presiden menginginkan nama yang disetujui DPR adalah calon yang memang dirasa sreg di hatinya," kata dia.
Namun, Aboe menambahkan, harus diakui banyak pihak yang menyayangkan pilihan presiden saat ini.
BACA JUGA: Anggota DPRD DKI Sebut Sanusi Bukan Pemain Utama
"Karena dengan memilih Tito Karnavian dinilai memangkas empat generasi di tubuh Polri," kata Aboebakar.
"Saya rasa bukan berarti Pak Tito tidak baik, namun mungkin namanya bisa disimpan untuk Kapolri mendatang," ujar Aboe.
Namun demikian, itu semua pilihan presiden. Sebagai konsekuensinya pola regenerasi di Polri perlu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.
"Harapan saya bila nanti telah disetujui DPR, Pak Tito harus segera bekerja keras untuk mengkonsolidasikan struktur Polri agar semakin solid dan maju," pungkasnya.
Tito saat ini menjabat Kepala BNPT. Sebelumnya, alumnus Akademi Kepolisian 1987 itu pernah menjabat Kepala Densus 88 Antiteror, Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, Asrena Polri dan sejumlah jabatan strategis lainnya. Tito akan pensiun pada 2022.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Plus dan Minus Komjen Tito dalam Catatan Pejabat BIN
Redaktur : Tim Redaksi