jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di lapangan.
Menurut Herman, PT Pupuk Indonesia tidak bisa disalahkan dalam kelangkaan pupuk, pasalnya mereka hanya menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah.
BACA JUGA: Dapat Alokasi Tambahan dari Pemerintah, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi
Di mana sebelumnya alokasi subsidi pupuk yang diberikan kepada Pupuk Indonesia hanya 7,9 juta ton, sebelum akhirnya ditambah menjadi 8,9 juta ton.
"Kalau kelangkaam pupuk, kita tidak boleh menyalahkan produsen pupuk, karena memang alokasi pupuk yang tersedia hanya itu. Alokasinya juga terus menurun. Pak Bakir (dirut Pupuk Indonesia-red) perlu meng-excerise, kalau secara kuantum tidak bisa mencukupi mungkin dari sisi harga bisa disesuaikan, proporsional terhadap kebutuhan," tutur Herman.
BACA JUGA: Diminta Pejabat Petakan apa yang Terjadi, Wirang Birawa: Ada Api Dalam Sekam, Pak
"Jangan sampai pupuk subsidi dihilangkan, kasihan petani. Subsidi harus dipertahankan melalui korporasi dan kuantum alokasinya harus ditambah," imbuh dia.
Hal sama juga diserukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Dia mengatakan stok Pupuk Indonesia tak perlu diraukan kecukupannya untuk petani.
BACA JUGA: Sudah 94% Pasien Covid-19 di Pupuk Kaltim Selesai Isolasi Mandiri
"Soal pupuk subsidi, saya diawal jadi anggota dewan sudah mendapat laporan soal kelangkaan pupuk. Hasil cek di lapangan saat itu, pupuknya banyak, salahnya bukan di Pupuk Indonesia, tapi memang alokasi subsidinya yang sedikit. Pupuknya banyak tapi uangnya untuk subsidi yang sedikit," jelasnya.
Andre bahkan kasihan dengan Pupuk Indonesia yang kerap menjadi kambing hitam kelangkaan subsidi pupuk.
"Yang jadi kambing hitam Pupuk Indonesia terus, padahal stoknya melimpah. Dan memang Pupuk Indonesia tidak bisa menjual pupuk itu dengan harga subsidi. Kalau dipaksa dijual bisa jadi masalah dan ditangkap polisi. Kasihan Pupuk Indonesia," serunya.
Sementara, Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menjelaskan kelangkaan pupuk sempat terjadi lantaran alokasi yang sudah menipis. Sementara tambahan alokasi masih perlu menunggu persetujuan dari pemerintah.
"Mengenai pupuk langka ini kami konfirmasikan bahwa gudang sudah kami siapkan dengan stok dengan ketentuan pemerintah. Hanya penyalurannya itu kan menunggu dari persetujuan tambahan alokasi dari pemerintah. Alokasi dari pemerintah alhamdulillah sudah disetujui, sehingga kalau sekarang memang bolanya di kami untuk penyaluran," ucap Bakir.
Dia menegaskan bahwa stok subsidi pupuk ini cukup sampai akhir tahun untuk petani yang telah terdaftar dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Jika masih ada isu kelangkaan, dia menilai itu petani yang tidak memiliki RDKK karena selama COVID-19 jumlah petani bertambah.
"Yang perlu diantisipasi adalah masih ada petani yang belum terdaftar di e-RDKK, sehingga tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi dan terpaksa membeli pupuk nonsubsidi," ungkap Bakir.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy