jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama kembali berada di ambang konflik dengan DPRD. Kali ini yang jadi objeknya adalah penertiban kawasan pemukiman liar yang kerap dilakukan eksekutif belakangan ini.
Sekretaris Komisi A (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Syarif mengaku akan menghimpun dukungan dari rekan-rekannya di legislatif untuk menyelidiki penggusuran masif oleh Pemprov DKI Jakarta. "Kami tidak akan tinggal diam. Sebagai wakil rakyat, kami akan membela rakyat yang tertindas," tegas politikus Partai Gerindra itu, Minggu (15/5).
BACA JUGA: Prabowo Beber Pelanggaran yang Dilakukan Ahok Itu di Sini
Apalagi, lanjutnya, belakangan beredar kabar bahwa penggusuran itu dibiayai oleh pihak pengembang yang terlibat juga dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Informasi yang beredar, Pemprov DKI Jakarta menerima dana sebesar Rp 392,6 milyar untuk menggusur pemukiman warga.
Pernyataan senada juga disampaikan anggota Fraksi PPP DPRD DKI Maman Firmansyah. Menurut dia, penggusuran dilakukan sewenang-dengan cara kekerasan serta tanpa dialog. Karena itu, sangat layak bila rakyat menempuh jalur hukum.
BACA JUGA: Haji Lulung: Pak Ahok Sudah Benar, Tapi Jangan Omdo deh
"Cara pemprov yang tidak manusiawi dalam menggusur memang harus dihentikan. Kami mendukung kongres warga korban gusuran, serta rencana gugatan hukum oleh warga," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah.
Politikus yang juga tokoh masyarakat Jakarta Utara itu mengaku sudah sering mendapat keluhan masyarakat yang sangat menderita karena penggusuran. Selain kehilangan tempat tinggal, masyarakat juga kehilangan pekerjaan.
BACA JUGA: Anak Buah Ahok Digugat Pra Peradilan Pemilik Shuttle Bus
Hak masyarakat sebagai warga juga kerap diabaikan, karena saat digusur tidak pernah mendapat ganti rugi sama sekali. "Mereka inikan warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi hak-haknya," kata Maman. (wok/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Ngamuk Karena Sering Disuguhi "Tontonan" Syur oleh Tamu Hotel
Redaktur : Tim Redaksi