jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersepakat menuntaskan persoalan pengelolaan aset hingga memberantas mafia tanah di ibu kota.
Pras menyebut pemprov dan DPRD DKI mesti mengatasi masalah lahan yang kerap bersengketa dan kalah di pengadilan.
BACA JUGA: Pemprov DKI Menerjunkan 3.180 Petugas Kebersihan saat Malam Tahun Baru
Dia pun telah meminta banyak saran saat menerima kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana.
Menurut Pras, kedatangan Menkumham Yasonna salah satunya berkomunikasi tentang tanah yang dituntut oleh beberapa pihak.
BACA JUGA: Soal Kasus Mafia Tanah, Lokataru: Ibarat Jeruk Makan Jeruk
"Nah, kami minta penjelasan dari Pak Menkumham, karena mafia (tanah) banyak sekali di Jakarta,” ucap Pras dalam keterangannya, Rabu (28/12).
Hal senada juga diungkap Heru Budi yang menyebut perlunya sinergi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat untuk meminimalisir potensi kehilangan aset tanah.
BACA JUGA: Konon OTT KPK Tidak Membuat Kapok Penyelenggara Negara, Kok Bisa?
“Saya minta back up Pak Menteri Kumham terkait dengan pengamanan DKI. Aset DKI harus menang,” ucap Heru.
Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut untuk membantu Pemprov DKI Jakarta mempertahankan aset-asetnya.
"Kebetulan Pak Gubernur ada cerita soal kasus hukum tanah milik DKI, kami diskusikan. Nanti kami akan bicara yang lebih khusus untuk hal itu,” tutur Yasonna. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi