jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta sepakat untuk menambah alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam APBD tahun anggaran 2023.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebutkan penyesuaian ini dilakukan setelah draf APBD dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: DPRD DKI Izinkan Anak Buah Heru Gunakan Anggaran BTT untuk Tangani Gagal Ginjal Akut
Dalam rekomendasinya, Kemendagri menilai anggaran BTT DKI tahun 2023 Rp 648,5 miliar masih dianggap sangat kecil dan tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 74,3 triliun.
“Setelah mendengar penjelasan dari pihak eksekutif terkait hasil evaluasi Kemendagri, selanjutnya DPRD DKI Jakarta akan menyampaikan surat persetujuan kepada penjabat Gubernur untuk keabsahannya,” ucap Pras dalam keterangannya, Senin (2/1).
BACA JUGA: Kejar Target Vaksinasi, Tito Dorong Kepala Daerah Gunakan Dana BTT dan Bansos
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata menuturkan penambahan anggaran untuk BTT salah satunya akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Selain itu, diambil dari Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) rancangan APBD 2023 sebesar Rp 220,8 miliar.
“Setelah kami sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kami alihkan ke belanja tidak terduga,” kata dia.
Kemendagri juga meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan kegiatan pembangunan melampaui tahun anggaran (multiyears).
Dari sejumlah pergeseran kegiatan anggaran, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan sebesar Rp 285,6 miliar. Namun, terpotong Rp 65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional 2023.
Kemudian, bantuan operasinal penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan sebesar Rp 25,5 miliar dan pemenuhan alokasi anggaran Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) sebesar Rp 40 miliar.
“Total yang bisa dimasukan dalam BTT awalnya sebesar 285,6 miliar dan dipotong Rp 65,5 miliar. Jadi, hanya bertambah Rp 220,1 miliar, sehingga total BTT menjadi Rp 868,6 miliar,” tutur Michael. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi