DPRD DKI Jakarta Minta SKPD Bersinergi Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Minggu, 19 Februari 2023 – 15:40 WIB
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: Ryana Aryadita/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bersinergi mengatasi kemiskinan ekstrem di ibu kota. Anggara mengatakan bahwa banyak program yang bisa dikoordinasikan lintas ekstrem dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. 

“Kami menitipkan arahan kepada teman-teman eksekutif untuk memprioritaskan anggaran yang khusus menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem,” ucap Anggara dalam keterangannya, Sabtu (18/2).

BACA JUGA: Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem Jateng, Ganjar Beri Arahan 17 Bupati

Pengendalian kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024.

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebutkan pada 2022, kemiskinan di ibu kota naik 0,2 persen dari tahun sebelumnya atau mencapai 95.668 jiwa. 

BACA JUGA: Ketua MPR Bamsoet Dorong Pemerintah Desa Dilibatkan dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan

Lebih lanjut Anggara mengingatkan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk melakukan pembaharuan data dari sekarang, mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), sehingga pada 2024 nanti penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Harus punya data by name by address. Ketika punya data, maka langkah intervensi yang bisa dilakukan itu jelas dan terukur, yang lebih penting adalah peran serta RT RW,” kata ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta itu.

BACA JUGA: Turunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, Heru Budi Minta Peran Maksimal RT-RW di DKI

Selanjutnya, dia meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengoptimalkan penyuluhan terhadap pelayanan kesehatan gizi, serta mengevaluasi program Pemberian Makan Tambahan (PMT).

“Pemenuhan gizi di Jakarta ada program PMT yang rutin dan berkala diberikan. Anggaran harus dinaikkan, supaya PMT yang diberikan memenuhi standar gizi,” tuturnya.

Dia meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar pada 2024, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ditingkatkan. (mcr4/jpnn)


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler