jpnn.com - JAKARTA – Pengunduran diri Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tampaknya akan berjalan mulus. Sebab, beberapa fraksi di DPRD DKI mengaku tidak akan mempersulitnya. Namun, pengunduran diri itu bisa diajukan jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta.
Ketua Fraksi Partai Golkar Asraf Ali mengatakan, partainya akan mengikuti sistem dan aturan. Sesuai ketentuan, Jokowi harus mundur terlebih dahulu sebelum dilantik menjadi presiden. “Ya, Fraksi Golkar ikut,” kata Asraf Kamis Kamis (31/7).
BACA JUGA: Tanpa THR, Ijul Tetap Jaga Tumpukan Sampah di TPS
Bahkan, menurut dia, Jokowi sudah harus mengundurkan diri sebelum pelantikan presiden pada 22 Oktober nanti. Asraf menjelaskan, tidak ada aturan mengenai kapan Jokowi harus mundur. Namun, dia mengingatkan, pengunduran diri akan melewati rapat paripurna.
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar DKI itu menegaskan, posisi koalisi fraksinya di DPRD sama dengan sikap yang diambil pusat. Artinya, partai berlambang pohon beringin itu akan satu gerbong dengan Gerindra.
BACA JUGA: PKL di Bogor Kuasai Jalan Dewi Sartika
Pernyataan senada dilontarkan Ketua Fraksi Partai Hanura Fahmi Zulfikar Hasibuan. Ia mengatakan, Jokowi sudah dipilih rakyat sebagai presiden. “Tidak mungkin DPRD menghalang-halangi pilihan rakyat,” jelas dia kepada Jawa Pos.
Ketua Bapilu Partai Hanura DKI itu berpesan, pengunduran diri Jokowi jangan sampai mengganggu program pemprov yang sedang berjalan. ”Ini demi kepentingan warga DKI,” bebernya.
BACA JUGA: Operasional RPH Babi Tak Harus Tunggu Akhir Tahun
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI yang juga politikus partai Demokrat Ferrial Sofyan berjanji tidak akan mempersulit pengunduran diri Jokowi dari jabatan Gubernur DKI. Namun, dia mengingatkan bahwa ada mekanisme yang harus dijalani. “Saya sih pengennya selesai dengan lancar,” ucap mantan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu.(riz/oni/dio)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Api Lalap Rumah dan Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi