jpnn.com - JAKARTA - Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta terus menyempurnakan data pemilih menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan pada Pemilu 2019 lalu, angka golput akibat administratif mencapai 5 persen.
BACA JUGA: CSIIS: Pemilu Proporsional Tertutup Ideal dari Sudut Pandang Demokrasi
Oleh karena itu, kata dia, Dinas Dukcapil perlu memperkuat sinkronisasi data kependudukan dengan KPU Provinsi DKI Jakarta, terutama pembaharuan data pemilih Jakarta sehingga hak pilih warga tidak terabaikan.
“Banyak sekali warga-warga penghuni rusun atau apartemen itu mereka sering kehilangan hak pilih atau golput administratif. Golput administratif itu sampai 5 persen dari data pemilih yang ada,” ucap Mujiyono, Kamis (19/1).
BACA JUGA: Sistem Proporsional Tertutup Bisa Bikin Anak Muda Kecewa dan jadi Golput
Ketua DPW Partai Demokrat DKI Jakarta itu juga menyoroti masih adanya data nomor identitas kependudukan (NIK) yang ganda.
Persoalan NIK ganda itu bahkan dapat lolos hingga pengumuman daftar pemilih tetap.
BACA JUGA: Penggeledahan oleh KPK di DPRD DKI Ternyata soal Kasus Ini, Tak Disangka
“Waktu pendaftaran data pemilih di awal bahkan sampai dengan berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Secara fisik ada, cuma setelah dicek di data base, NIK-nya itu dobel,” ungkapnya.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengaku sejauh ini telah membangun komunikasi intens dengan KPU Provinsi DKI Jakarta.
Beberapa waktu lalu, Dinas Dukcapil DKI memfasilitasi kegiatan pendidikan kilat (diklat) yang melibatkan KPU Provinsi DKI Jakarta.
“KPU Provinsi (DKI Jakarta) dan kami sudah dialog bersama terkait tantangan-tantangan di 2024 dan beberapa perubahan-perubahan terkait pemanfaatan data dukcapil di dalam rangka persiapan pemilu,” ujar Budi. (mcr4/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi