jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan lebih dari Rp 1 miliar untuk pembuatan film dokumenter dengan durasi 20 menit. Kegiatan tersebut diketahui dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di DPRD DKI Jakarta.
“Sebaiknya anggaran sebesar itu jangan hanya untuk satu item saja. Kan bisa dibuat film dokumen tempat wisata di Jakarta atau kuliner Betawi,” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan kepada INDOPOS, Jumat (23/11).
BACA JUGA: Duh, Anggaran Pemprov DKI Defisit Rp 16 T
Dia menilai, perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terhadap kelestarian kebudayaan Betawi perlu ditingkatkan. Pasalnya, program pelestarian selama ini hanya bersifat seremonial. Tidak ada kebijakan berkelanjutan.
“Jadi kebudayaan tidak mengalir dalam diri kita itu tidak ada, hanya bersifat event saja,” terangnya.
BACA JUGA: Gedung DPRD DKI Digeruduk Suporter Persija
Dia mencontohkan, pengelolaan Situ Babakan yang menjadi ikon Betawi belum mendapat sentuhan serius dari Pemprov DKI. Semestinya ada perhatian terhadap pedagang-pedagang di sana. Dengan menampilkan produk tematik untuk diperdagangkan hingga busana Betawi yang seharusnya wajib dikenakan para pedagang.
“Mungkin bisa saja, pedagang wajib pakai baju boim. Agar menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Kuliner dan warung bisa dibuat khas Betawi,” ungkapnya.
BACA JUGA: DPRD Tolak Stadion BMW Digarap Jakpro
Terkait anggaran pembuatan film dokumenter sejarah Betawi, Sereida mengaku senang. Pasalnya ada upaya Pemprov DKI untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Betawi. Namun demikian, dengan besaran anggaran tersebut, sebaiknya Pemprov melakukan konsultasi terhadap ahlinya.
“Kami dukung, karena memang harus didokumentasikan. Tapi dengan durasi dengan besaran biaya itu terlalu boros. Kan bisa buat film dokumenter tentang tokoh Betawi atau budaya Betawi yang lain,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan banyak penambahan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Salah satunya mata anggaran bernama "Pelaksanaan Dialog Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya".
Kegiatan tersebut awalnya dianggarkan Rp 847 juta. Kemudian diusulkan ditambah Rp 2,8 miliar sehingga menjadi Rp 3,6 miliar. Dan anggaran tersebut diloloskan oleh Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
“Ini untuk cinta seni dan budaya pembuatan film. Akan menampilkan tokoh di DKI yang menampilkan semangat juang. Filmnya durasi 20 menit, dokumenter,” ujar Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri.
Taufan membantah anggaran pembuatan film yang mencapai Rp.3,6 miliar. “Yang enggak segitulah. Untuk film hanya 1 sekian miliar saja,” terangnya.
Dia menjelaskan, pembuatan film memakan biaya hingga miliaran rupiah, lantaran banyak tahapannya. Mengingat filmnya semacam biopik, pihaknya harus melakukan kajian terlebih dahulu atas tokoh yang diceritakan dalam film.
“Filmnya tentang penokohan tokoh-tokoh Jakarta seperti Si Pitung, Ali Sadikin. Kan harus bikin script-nya. Kenapa mereka, ya karena mereka telah memberikan sumbangsih baik secara pembangunan maupun kebangsaan,” katanya. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD DKI Dalami Temuan Dana Rp 4,4 T Mengendap di BUMD
Redaktur & Reporter : Adil