jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyesalkan peristiwa pembakaran dan perusakan kantor DPRD Gowa, Sulawesi Selatan oleh sekelompok massa, Senin (26/9). Menurutnya, insiden itu tak semestinya terjadi.
Saat ini Kemedagri masih mengkaji hal yang dipersoalkan dua pihak di Gowa. Yakni terkait pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa tentang Lembaga Adat Daerah (LAD) yang di dalamnya menetapkan bupati sebagai kepala lembaga adat.
BACA JUGA: Giliran Kabag Sekretariat Komisi V Diperiksa KPK
"Kemdagri jauh hari sudah mengundang tokoh tokoh adat Gowa maupun Sulsel. Kami juga sudah menerima keturunan keluarga Raja Gowa dan memanggil Pemda Gowa," ujar Tjahjo, Selasa (27/9).
Menurut Tjahjo, langkah itu dilakukan guna mengetahui persoalan yang sebenarnya. Dengan demikian persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.
BACA JUGA: Terdakwa Penyerangan Pastor di Medan Tulis Surat buat Jokowi
"Kalau permasalahannya berkaitan dengan perda, rekomendasi kemendagri sudah menyerahkan ke gubernur untuk mengklarifikasi, mempelajari. Apakah ini ada perubahan, memungkinkan diubah, dibatalkan atau diperbaharui perdanya. Saya kira kami menunggu dari gubernur, " ujar Tjahjo.
Sayangnya, kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, di tengah upaya yang dilakukan justru ada oknum yang tak bertanggung jawab. Akibatnya gedung DPRD yang merupakan rumah rakyat justru terbakar.
BACA JUGA: Heboh, Video Ibu Psikopat Injak Kepala Balita Viral di Medsos
Karena itu Kemdagri segera mengirim tim ke Gowa untuk bertemu dengan pihak kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain untuk menggali informasi, tim Kemdagri itu juga berupaya mengantisipasi kemungkinan terulangnya tindak anarkistis.
"Hari ini (Selasa,red) tim kami kirim ke sana untuk bertemu kepolisian, Kabinda, Pemda. Agar segara mengurai permasalahan, mengapa sampai terjadi anarki, terjadi kebakaran," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikap Mario Teguh Bikin Bang Hotman Heran, Nih Sebabnya...
Redaktur : Tim Redaksi