JAKARTA--Perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah perbatasan, kembali dipertanyakan daerahTerutama di bidang kesehatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat
BACA JUGA: Mendagri Risau Tiap Bulan 2 Pemekaran
Rabu (24/2), anggota DPRD Kota Jayapura, Provinsi Papua, mendatangi Komisi IX DPR RI, untuk mengadukan minimnya sarana dan fasilitas kesehatan di Jayapura.Dijelaskan oleh Ketua Komisi C DPRD Jayapura, Lance Lambuaya, ada tiga kampung perbatasan di Papua yang tidak terlayani kesehatannya dengan baik
BACA JUGA: Tim Dokter Rapat Jadwalkan Operasi
Tiga kampung ini berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini.‘’Inilah wajah Indonesia yang akan dilihat oleh negara tetangga
BACA JUGA: Sikap Abu-Abu Gerindra Terpengaruh Elit Militer
Bahkan untuk mengfungsikan oksigen saja, bila ada warga negara tetangga datang, kita tidak bisa melayani,’’ kata Lance.Kondisi memprihatinkan kurangnya sarana kesehatan, dirasakan bukan hanya di tiga daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, tapi juga hampir diseluruh daerah di Jayapura.
‘’Pelayanan rumah sakit tidak bisa berjalan karena kekurangan dokter dan bidanUntuk Jayapura, tidak ada satupun dokter spesialisJangankan dokter, kursi untuk mencabut gigi saja tidak punyaKami sudah tanyakan masalah ini pada Kadis kesehatan dan masalahnya adalah tenaga operasional yang kurangKarena kenyataannya memang tidak ada dokter yang mau ke daerah,’’ kata Yance.
Trotye Lena Korowa, anggota komisi C DPRD Jayapura, menambahkan fakta pelayanan kesehatan di Jayapura yang dinilai sangat tragisTrotye mengatakan, karena minimnya sarana kesehatan, pasien di Jayapura yang membutuhkan pertolongan operasi, tidak bisa terlayaniBahkan tidak sedikit, pasien yang terpaksa harus meninggal sia-sia hanya karena dokter yang tidak mau menjalankan operasi.
‘’Rumah sakit kami seperti PuskesmasAlat-alatnya rusakDokter tidak mau operasi, katanya karena kekurangan alatPasien meninggal sia-sia sudah banyakKalau ada uang operasi bisa ke Makasar atau JakartaTapi kalau tidak ada uang, terpaksa tinggal menunggu mati saja,’’ kata Trotye.
Di hadapan anggota komisi IX, dengan suara terdengar bergetar menahan haru, Trotye pun mempertanyakan janji-janji yang diberikan pemerintah pusat untuk memperhatikan masyarakat di daerah terutama di daerah perbatasan‘’Ada kami dengar gaung Desa Siaga, tapi hanya dapat kabarnya sajaPapua membutuhkan 2.000 sampai 4.000 bidan desa dan perawat, tapi tak pernah ada yang mau ditugaskan di PapuaApakah Republik ini tidak bisa memberikan perhatian pada masyarakat Papua? Kami datang kesini, mengadukan nasib warga kami yang sangat minim dilayani kesehatannya,’’ kata Trotye.
Sudah selayaknya kata Trotye, Papua khususnya Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi, memiliki rumah sakit percontohan.’’Kami hanya butuh satu saja rumah sakit sebagus rumah sakit di Jakarta iniKami terus memimpikan ada rumah sakit percontohan yang bisa berdiri di Jayapura, tapi sampai sekarang, tetap saja tidak ada perhatianBahkan bayi yang lahir dengan kelainan, terpaksa harus meninggal karena kurangnya fasilitas di rumah sakit yang seperti Puskesmas,’’ katanya.
Trotye pun membeberkan fakta, sudah banyak dokter dan bidan yang ternyata menolak untuk melayani pasien AIDS dan Kusta yang tiap tahunnya selalu meningkat di Papua khususnya Jayapura‘’Khusus di kota Jayapura, ada 900 pasien Kusta yang saat ini dilayani tidak maksimalSudah seharusnya ada rumah sakit khusus Kusta dari pemerintahDulu ada bantuan dari Jerman, tapi sekarang sudah tidak ada lagiFakta dilapangan, dokter dan bidan banyak yang menolak pasien kusta dan AIDS di rumah sakit biasa, karena takut menularPadahal tiap tahun jumlahnya semakin meningkat,’’ Troty.
Curahan hati anggota DPRD Jayapura inipun mendapat tanggapan serius dari komisi IX DPR RIMelalui ketua komisi, Dr Ripka Ciptaning, anggota komisi IX pun berjanji akan segera turun ke Jayapura melihat kondisi pelayanan kesehatan di sana‘’Apa yang kami dengar hari ini, sangat membuat kami mirisKami akan agendakan turun ke Jayapura menjadi salahsatu prioritas kunjungan komisi IXKami juga akan memanggil Menteri Kesehatan dan instansi terkait, untuk membahas hal terkait pelayanan kesehatan di daerah khususnya daerah perbatasan,’’ kata Ripka.
Wakil ketua komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz bahkan mengatakan sangat terkejut dengan fakta yang dipaparkan oleh komisi C DPRD Jayapura, Papua.’’Kalau di Ibukotanya saja begini, bagaimana dengan kabupaten/kotanya? Sangat tragis sekali, bahkan katanya kursi untuk cabut gigi saja tidak ada, rumah sakit seperti Puskesmas dan lain sebagainyaPadahal dana Otsus mereka besar, kemana itu uangnya? Kami akan segera turun ke Jayapura,’’ janji Irgan.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tjiptardo Capek Ditanya Soal Pajak
Redaktur : Soetomo Samsu