jpnn.com, JAKARTA - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengevaluasi sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online di Ibukota.
Sebab, berdasarkan aduan di lapangan, banyak siswa tidak mampu yang tidak lolos PPDB online karena standarisasi Nilai Ebtanas Murni (NEM) terlalu tinggi.
BACA JUGA: Raperda Tunjangan Dewan Diusulkan DPRD DKI
"Kalau sistem ini masih terus dipertahankan, maka selamanya masyarakat yang menikmati fasilitas pendidikan gratis hanya orang kaya," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Nawawi, Senin (10/7).
Dikatakan Nawawi, selama ini siswa berprestasi di Ibukota didominasi mereka yang hidup dengan taraf perekonomian baik sesuai teori pembentukan otak. Di mana kualitas otak sangat dipengaruhi asupan gizi yang dikonsumsi sehari-hari.
BACA JUGA: Soal Dana Proyek MRT, DPRD DKI Janji Beri Rekomendasi
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, Ashraf Ali. Dia menilai, banyaknya siswa miskin yang gagal dalam seleksei PPDB online akan berdampak langsung pada persoalan sosial seiring bertambahnya angka pengangguran.
Atas dasar itu, Ashraf mendesak Disdik DKI agar mengevaluasi kembali sistem PPDB online. Sehingga nantinya bisa diputuskan apakah sistem PPBD saat ini perlu dipertahankan dengan beberapa perubahan atau diganti sistem baru.
BACA JUGA: Pengin Tunjangan Dewan Naik 4 Kali Lipat, DPRD DKI Belajar ke Yogyakarta
"Tapi dengan catatan harus bisa mengakomodir warga miskin. Karena mereka itu orang Jakarta yang berhak menikmati APBD dengan fasilitas sekolah gratis," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat Ya! Jangan Ada Jual Beli Kursi Siswa Baru
Redaktur : Tim Redaksi