jpnn.com - KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kenaikan dana reses.
Jika sebelumnya dana satu kali reses per anggota sebesar Rp 30 juta, sejak penetapan APBD Perubahan 2015 lalu, anggarannya naik menjadi Rp 50 juta per anggota.
BACA JUGA: Bapak Cabuli Anak Kandung: Di Pengadilan, Anak Bantah, Ibu Kaget
Jika dikalkulasikan dengan tiga kali reses setiap tahun, maka setiap anggota DPRD akan menghabiskan Rp 150 juta ditambah SPPD per hari sekitar Rp 6 juta untuk lima hari. Sehingga total dana reses per tahun untuk 65 anggota mencapai Rp 1 miliar.
Sekretaris DPRD NTT, Tobias Ngongo Bulu yang dikonfirmasi Timor Express (Grup JPNN.com), mengakui adanya peningkatan jumlah dana reses tersebut. Menurut Tobias, kenaikan tersebut dilakukan atas beberapa pertimbangan.
BACA JUGA: Walah.. Terminal Selesai 2010, Sekarang Belum Digunakan
“Iya itu sudah berlaku dari APBD Perubahan 2015 dan berlaku terus di 2016. Banyak pertimbangan. Misalnya untuk makan minum masyarakat yang dikunjungi itu tidak mungkin kita bawa dari kota. Lalu untuk transportasi masyarakat ke tempat berkumpul itu juga butuh biaya. Apa lagi dengan kondisi wilayah NTT seperti ini,” kata Tobias.
“Khusus untuk dana konsumsi dipatok Rp 20 juta dari Rp 50 juta tersebut. Sementara SPPD anggota Dewan di luar dari dana reses tersebut,” katanya.
BACA JUGA: Diduga Terlibat Pembuatan KTP Palsu, Dispenduk Selidiki Para Lurah
Menariknya, selain dana reses, dana perjalanan dinas setiap anggota DPRD boleh dibilang besar. Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, setiap anggota bisa melakukan perjalanan ke luar provinsi NTT lebih dari 10 kali. Bahkan mencapai 15-17 kali. Sementara perjalanan di dalam provinsi juga mencapai 10 kali.
“Kan ada perjalanan konsultasi tugas dari komisi itu tiga, dari badan ada tiga kali dan juga undangan mitra. Misalnya kegiatan partai itu juga dibiayai. Jadi kalau ke luar daerah itu bisa sampai 15 kali setiap tahun. Kalau perjalanan dalam daerah itu misalnya kunjungan kerja, sosialisasi ranperda, perda dan termasuk reses itu. Kalau ada anggota yang tidak jalan, dia bisa kasi ke teman lain untuk pakai dia pung SPPD itu untuk jalan,” terang sumber koran ini. Informasi tersebut juga diakui beberapa anggota DPRD yang konfirmasi terpisah.
Data lain yang diperoleh koran ini menyebutkan, untuk perjalanan ke luar daerah, setiap anggota bisa mengantongi dana sebesar Rp 15,7 juta. Masing-masing untuk penginapan Rp 1,5 juta per malam untuk empat malam, tiket pesawat pergi-pulang mencapai Rp 5,2 juta. Uang representasi berdasarkan standar lima hari sebesar Rp 250 ribu per hari. Sehingga jika ditotal kunjungan ke luar daerah misalnya 15 kali, maka satu anggota bisa menghabiskan Rp 235 juta selama satu tahun. Khusus untuk kunjungan dalam daerah mencapai Rp 60 juta per anggota setiap tahun.
Angka tersebut belum termasuk gaji pokok dan tunjangan per anggota yang menerima uang sekira Rp 13 juta lebih setiap bulan. Jika ditotal, setiap anggota bisa mengantongi gaji dan tunjangan sebesar Rp 156 juta per tahun.
“Kalau pimpinan sedikit berbeda untuk penginapan dan tiket pesawat itu lebih besar. Pesawat untuk pimpinan itu di kursi bisnis. Tetapi khusus untuk tiket itu tetap tergantung dari harga tiket saat itu, sehingga bisa naik, bisa turun,” ujar sumber di DPRD NTT.
Dari sejumlah item tersebut, setiap anggota DPRD NTT bisa menghabiskan dana APBD NTT sebesar Rp 600 juta per tahun. Jika dikalkulasi untuk 65 anggota DPRD, maka dana yang dihabiskan mencapai Rp 39 miliar.
Sementara itu, di dalam nota keuangan gubernur atas RAPBD NTT 2016 disebutkan, belanja untuk DPRD NTT sebesar Rp 19,6 miliar lebih. Khusus untuk Sekretariat DPRD mencapai Rp 66,9 miliar lebih.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengangggap wajar mengenai banyaknya perjalanan dinas oleh anggota DPRD. Pasalnya, jika banyak perjalanan, justeru itu menunjukkan kinerja para wakil rakyat. Yang paling penting, lanjut dia, bukan perjalanan pribadi untuk berfoya-foya.
“Perjalanan dinas kan dia jalan dalam rangka kerjanya. Karena kerjanya DPRD itu memang duduk, bicara dan jalan. Jadi kalau DPRD jalan, itu tugasnya. Yang penting jalannya itu ke Kementerian, DPR RI dan daerah lain. Hasilnya itu kan tidak seperti orang menanak nasi. Karena DPRD ini kan lembaga kebijakan, lembaga politik. Tetapi itu tergantung dari penilaian masyarakat, itu hak masyarakat. Tetapi sejauh ini, kinerja DPRD sesuai dengan tiga fungsinya, sudah berjalan baik. Kita berharap 2016 ini jauh lebih baik lagi,” ujar Anwar. (cel/aln/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Halo Semua, Ada Acara Keren Akhir Januari Nanti Lho
Redaktur : Tim Redaksi