jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Syarif menyebut pembentukan pasukan merah tidak memiliki landasan hukum.
"Tidak ada pasukan merah. Terklarifikasi tidak ada pasukkan merah. Itu hanya persepsi," katan Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/4).
BACA JUGA: Hasto Yakini Publik Makin Tahu Kualitas Ahok-Djarot
Syarif mengungkapkan, pasukan tersebut bahkan tidak disebut dalam Intruksi Gubernur (Ingub) DKI Nomor 51 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Bedah Rumah di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara.
"Dalam Ingub ini tidak menyebut pasukan merah. Landasan hukum tentang bedah rumah juga sangat lemah," ujarnya.
BACA JUGA: Pak Anies, Please Jangan Bohongi Rakyat soal Reklamasi
Ia juga menyayangkan, dalam Ingub tersebut disebutkan program bedah rumah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Namun landasan hukum program tersebut masih lemah dan tidak dijelaskan secara rinci.
"Saya menyesalkan. Ini baik tapi dilakukan tidak tepat waktu. Landasan hukumnya saja masih lemah," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Ahok: Nuwun Sewu, Pak Anies...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-Gara Kontraktor Maling, Ahok Minta Maaf
Redaktur & Reporter : Adil