jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Supli menyebut manajemen pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah tidak jalan.
Bukan tanpa alasan, Supli melihat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak kursi jabatan strategis di sejumlah dinas tanpa penghuni.
BACA JUGA: Wanita di Lombok Timur Meninggal Dunia akibat Terjatuh ke Sumur
"Ini membuat kondisi yang tidak sehat," kata Supli kepada JPNN.com, pada Selasa (28/3).
Tidak hanya itu, Supli juga menilai bahwa beberapa waktu belakangan ini masih banyak juga ASN yang dobel jabatan.
BACA JUGA: Wapres Resmikan Kawasan Sains Kurnaen di Lombok Utara, ini Tujuannya
Sebut saja, kata dia, seperti lurah Leneng yang menjabat kepala desa, dan masih banyak yang lainnya.
Persoalan itu, lanjut Supli, dirinya sebagai anggota dewan sempat menyampaikan langsung kepada Pemkab saat sidang paripurna.
BACA JUGA: Detik-Detik Tiga Warga Lombok Timur Disambar Petir, Mengerikan, Begini Kondisinya
"Saat paripurna, saya sampaikan keberatan karena lurah Leneng menjabat di dua tempat," ujar Supli.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah ini juga menyebutkan bahwa, Lombok Tengah tidak kekurangan orang yang cerdas.
Menurutnya, seharusnya mereka mengisi jabatan-jabatan yang kosong tersebut.
Dengan begitu, pihaknya mendesak Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri untuk segera melakukan mutasi.
"Bupati harus segera melakukan mutasi agar roda pemerintahan terarah," tegas Supli.
Terpisah, Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya membantah pernyataan Supli yang menyebut manajemen pemerintahan tidak jalan.
Firman menyebutkan bahwa, dengan kondisi begitu. Sampai saat ini Pemkab Lombok Tengah tidak mengalami kendala apapun.
Begitu juga dengan pembangunan, Bagi Firman, tidak ada pembangunan yang terhambat akibat dari jabatan lowong tersebut.
"Buktinya berbagai pembangunan di Lombok Tengah ini tetap jalan," kata Firman.
Firman menegaskan bahwa, ada beberapa pertimbangan sehingga mutasi belum dapat dilaksanakan.
Hanya saja, kata Firman, molornya mutasi ini tidak akan menghambat kinerja pemerintah.
"Lambatnya mutasi tidak akan menggangu ritme kerja," ungkap Firman.
Di sisi lain, Firman mengaku bahwa pihaknya membutuhkan diskusi untuk menemukan kesepakatan.
Baginya, untuk menempatkan orang dalam jabatan tertentu membutuhkan banyak pertimbangan.
"Kami upayakan dalam waktu dekat. Insyaallah, bulan depan," pungkas Firman. (mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah