jpnn.com - KEBON SIRIH - Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa hanya ada tiga badan usaha milik daerah (BUMD) yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah (PMP) dari Pemprov DKI. Tiga BUMD itu adalah PT MRT, Transjakarta dan Bank DKI.
"BUMD yang dapat PMP cuma tiga. PT MRT, Transjakarta, sama Bank DKI," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/3).
BACA JUGA: Pemprov DKI Klarifikasi Anggaran Untuk Lima BUMD
Hanya saja, kata Prasetyo, ternyata ada BUMD yang akan mendapat dana suntikan meski anggarannya tidak pernah dibahas dalam rapat Banggar DPRD DKI dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov DKI. Di antaranya adalah anggaran Rp 51,7 miliar untuk PD Dharma Jaya. Padahal, anggaran itu tidak pernah dibahas pada saat rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Ini kita enggak kasih anggaran dan dia juga tidak minta kepada kita," ucapnya.
Kemudian suntikan dana untuk PT Ratax Armada sebesar Rp 5,5 miliar. Prasetyo mengatakan, anggaran itu padahal tidak disetujui oleh DPRD. "Enggak kita kasih karena perusahaan tersebut sampai detik ini enggak ada gunanya kita anggarkan. Jadi kita coret," ujarnya.
Ada pula anggaran untuk PT Cemani Toka yang nilainya Rp 112,9 miliar. "Ini juga enggak ada pembahasan pada saat kita rapat banggar dengan TAPD, tapi di sini timbul," ucapnya.
Prasetyo juga membeber anggaran untuk PT Grahasahari Surya Jaya sebesar Rp 48,8 miliar yang sebenarnya tidak pernah dibahas dalam rapay banggar di DPRD DKI. "Kalau melihat PT ini kayak PT restoran padang. Saya enggak tahu juga di sini keluar senilai Rp 48,8 miliar," tuturnya.
Bahkan ada anggaran sebesar Rp 100,3 miliar untuk PT RS Haji Jakarta yang juga tak pernah dibahas dalam rapat banggar DPRD DKI dengan TAPD. Namun justru dalam APBD versi Pemprov DKI ada anggaran itu. "Di APBD saudara gubernur ini ada senilai Rp 100,3 miliar," ujarnya.
BACA JUGA: DPRD DKI Bantah Rencana Bentuk Panitia Hak Angket Khusus CSR
Menurut Prasetyo, anggaran itu yang harusnya disebut sebagai anggaran siluman. "Ada BUMD yang tidak dibahas, nongol. Kan ini yang harusnya dibilang siluman," ucapnya.
Karena itu, Prasetyo meminta anggaran kepada lima perusahaan itu harus ditanyakan oleh Banggar dalam rapat dengan TAPD. "Besok saat rapat dengan TAPD, akan kita tanya lebih detail," tandas ketua DPRD DKI itu.(gil/jpnn)
BACA JUGA: Banggar DPRD Beber Anggaran Siluman di APBD Versi Pemprov DKI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Didesak Evaluasi Kerja Dirut PAM Jaya
Redaktur : Tim Redaksi