jpnn.com - Dugaan pelanggaran izin yang dilakukan provider telekomunikasi terhadap aset lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menegaskan akan menelusuri kasus ini. Mengingat, berdasarkan laporan yang diterima dewan, banyak tower provider tak mengantongi izin namun berdiri di aset DKI.
BACA JUGA: Minta Kadisdik Dicopot, Taufik: Beli Mebel Saja Gak Becus
"Dari BPAD dan DPMPTSP sudah membenarkan banyak dari mereka (provider -red) tak berizin. Makanya kita akan telusuri sampai tuntas," ujarnya, Rabu (20/12).
Menurut Pras, sapaan akrabnya, di Ibukota tercatat sudah ada ribuan izin tower provider yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) DKI Jakarta,
BACA JUGA: DPRD DKI: Diskotek MG Bukan Kasus Biasa
Karena itu, dia meminta agar data tersebut disinkronisasikan dengan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Sehingga bisa diketahui di mana saja aset lahan DKI yang didirikan tower provider tak berizin.
Menurut Pras, tower-tower ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta."Tapi kalau seperti ini, pemerintah dirugikan," ucapnya.
BACA JUGA: Pemprov DKI Telusuri Data Tower Provider Bermasalah
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan BPAD DKI Jakarta, Yuwendri membenarkan di Ibukota banyak tower provider yang tidak membayar sewa kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Yang dibayar mereka hanya retribusi. Terkait sewa belum dipenuhi," ungkapnya.
Dia menambahkan, selama ini banyak dari provider yang hanya memiliki izin bangunan, namun tidak membayar sewa pemanfaatan aset lahan kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Padahal mereka membangun towernya di lahan DKI dan kerap menganggu lingkungan. Misalnya membangun di trotoar dan juga taman," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Satpol PP Siap Menyegel Tower Provider Bermasalah
Redaktur & Reporter : Adil