jpnn.com - JAKARTA--Pemerintah daerah harus jujur dalam melakukan verifikasi data honorer kategori dua (K2). Pemda jangan malah membantu honorer untuk membuat SK bodong.
"Kami sangat yakin, dari seluruh pemda yang sudah diumumkan honorer K2-nya ada bodongnya. Cuma tergantung dari dari pejabat pembina kepegawaiannya (PPK) jujur atau tidak melakukan verifikasi datanya," kata Nur Hasni, kabag Pengaduan dan Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat menemui anggota DPRD Jombang di media center KemenPAn-RB, Jakarta, Kamis (20/3).
BACA JUGA: Saksi Sebut Bos Indoguna Tak Tahu Uang untuk Luthfi
Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Minardi dalam pertemuan itu mengungkapkan, saat tes pada 3 November 2013, sebanyak 1.446 yang mengikuti tes. Yang dinyatakan gagal 913 orang dan lulus 533.
"Kami sangat yakin yang lulus ini tidak ada yang bodong karena sudah melewati verifikasi data. Kami ini tahu benar prosedurnya jadi tidak mungkin memanipulasi data," ujar Minardi.
BACA JUGA: 2013, Kirim 512 Ribu TKI
Hanya saja Nur Hasni menyarankan agar DPRD meningkatkan pengawasan terhadap eksekutif dalam menjalankan proses verifikasi. Sebab, munculnya honorer bodong yang melaporkan justru honorer sendiri.
"Honorer ini sebagai pihak yang merasa dirugikan paling kencang bersuara. Dan ini harusnya ditanggapi oleh DPRD dengan mengawasi eksekutifnya agar data honorer yang diusulkan benar-benar valid," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: 55 Tersangka Pembakar Lahan Riau Ditahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bisa Jadi Birgadir S Korban Kekerasan Atasan
Redaktur : Tim Redaksi