JAKARTA – Data Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) yang berbasis pada Data Pemilih Tetap (DPT) pileg harus disisir secara cermatMendagri Mardiyanto menyebutkan, setidaknya ada enam item yang harus dicoret dari DPS, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi DPT pilpres.
”Dobel nama, dobel Nomor Induk Kependudukan (NIK), dobel alamat, pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah alamat, dan pemilih yang sudah tak memenuhi syarat sebagai pemilih seperti anggota TNI/Polri, harus dibersihkan,” begitu ungkap Mardiyanto saat meberikan pengarahannya pada acara rapat koordinasi nasional administrasi kependudukan(rakornas adminduk) di hotel Red Top, Jakarta, Jumat (17/4).
Selain melakukan pencoretan atas data-data dobel tersebut, kata Mardiyanto, pemutakhiran DPS juga dengan menambah data pemilih yang belum terdaftar
BACA JUGA: Golkar Tunjuk Tim Negosiator
Petugas Pemutakhiran Data Pemilu (PPDP) diminta pro aktif memberitahukan ke masyarakatBACA JUGA: Freddy: SBY-JK Masih Oke
“Kalau masih juga ada yang belum terdata, ya jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan KPU,” ujar Mardiyanto.Dia mengingatkan, bahwa DPS pilpres harus sudah dimutahkhirkan selama 30 hari terhitung sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan 10 Mei 2009
BACA JUGA: Mendagri Terbitkan SE Pemutakhiran DPS Pilpres
Oleh karena itu, semua kelemahan dan permasalahan yang terdapat pada DPT pileg harus betul-betul diantisipasi secermat mungkin,” ungkapnya.Hal itu harus menjadi perhatian, sambungnya, karena kalau terjadi lagi kekurangan menyangkut DPS dan DPT, dapat serta merta menjadi isu politik yang tinggi“Di satu pihak peserta pemilu cenderung untuk mempolitisir kelemahan dimaksud, sedang di pihak lain pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT merasa kehilangan hak-hak politiknya,” pesan Mardiyanto(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Pastikan Tak Ada Pemilu Ulang
Redaktur : Tim Redaksi