JAKARTA- Kalangan pengusaha menilai Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) tidak menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah bakal berlangsung transparan dan akuntabelKetua Bidang Organisasi Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Poltak H
BACA JUGA: Menpera Siapkan Dana Murah dengan Jangka Cicilan Panjang
Situmorang, menyatakan bahwa ada pasal-pasal karet dalam draft Prepres itu."Hal ini tentunya disebabkan karena pasal-pasal yang digunakan masih menggunakan pasal karet, sehingga menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya," terang Poltak ketika ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (16/12).
Selain itu, lanjutnya, para pengusaha juga melihat bahwa Perpres versi LKPP tidak menjawab tuntutan masyarakat akan perluasan peningkatan kemampuan usaha kecil menengah (UKM) yang sangat memerlukan iklim usaha yang kondusif
"Kami selaku para pelaku usaha menginginkan terbentuknya kepranataan usaha, adanya dukungan pengembangan usaha, berkembangnya pastisipasi masyarakat, serta terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, agar mampu memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban yang diperjanjikan," ujarnya.
Dalam hal kepranataan usaha, terang Poltak, harus ada standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan ketrampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan melakukan usaha orang perseorangan.
Selanjutnya, Poltak mengharapkan adanya pemenuhan kontrak kerja yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban, termasuk dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka, ada timbal balik dan sinergi yang memungkinkan para pihak mendudukan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten
BACA JUGA: Iklim Investasi di Jogja Masih Diragukan
"Tapi itu semua belum diterapkan dalam draftBACA JUGA: Jogja Terbaik dalam Investasi
(cha/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Reformasi Birokrasi Indonesia Jauh di Bawah Vietnam
Redaktur : Soetomo Samsu