Draf Perpres Badan Otorita Danau Toba Tinggal Teken Presiden

Jumat, 22 April 2016 – 00:55 WIB
Danau Toba. Foto: Metro Siantar/dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba diperkirakan tidak akan lagi lagi diterbitkan. Hingga kemarin, posisi draf Perpres sudah ada di Kantor Sekretariat Negara (Setneg).

Sekembalinya Presiden Joko Widodo dari kunjungan kerja ke luar negeri, diharapkan draf Perpres langsung diteken dan diterbitkan.

BACA JUGA: Pendukung Belum Terima Bupati Sabu Diberhentikan

“Draf Perpres sudah di Sesneg, selanjutnya tunggu tanda tangan presiden,” ujar Prof Dr Otto Hasibuan SH MM selaku penasehat hukum Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, kepada JPNN lewat layanan pesan singkat (SMS) kemarin (21/4).

Sekadar diketahui, Otto merupakan praktisi hukum yang dipercaya menjadi “arsitektur” draf Perpres pembentukan Badan Otorita Danau Toba itu.

BACA JUGA: Bupati dan Istrinya Maunya Dibebaskan

Dia pernah mengatakan, dalam konsep Perpres, kewenangan Badan Otorita Danau Toba nantinya hanya atau sepanjang mengenai pariwisata.

Dipastikan, dalam menjalankan wewenang atau tugasnya badan tersebut tidak akan menganggu lahan milik rakyat atau membuat hal-hal yang bermasalah dengan rakyat tetapi berupaya bagaimana agar lahan rakyat bisa berkembang.

BACA JUGA: Kepala Bandara Sorong Minta Waktu 10 Hari, Buat apa?

Diketahui, Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan yang akan dikembangkan menjadi semacam “Bali Baru”. 

Terkait hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri  mengingatkan, dibutuhkan tenaga kerja handal untuk menunjang program 10 destinasi wisata unggulan yang digagas Kemenko Maritim dan Sumber Daya.

Dia katakan, pengembangan destinasi wisata akan menambah lapangan kerja baru. Hanya saja, lanjutnya, lapangan kerja yang tumbuh harus disertai peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dan dalam peningkatan kualitas ini, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

“Selain dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak juga adanya kebijakan dari pemerintah tidak hanya kebijakan dari sektor tenaga kerja saja,” ujar Hanif saat bertemu Menko Rizal Ramli. (sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara Sorong Berwajah Baru, tapi Masih ada yang Kurang...


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler