jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak tujuh permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 dari sejumlah provinsi hingga hari terakhir pendaftaran pada Rabu (30/12).
Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (31/12), sebanyak tiga permohonan diajukan secara daring dan empat permohonan didaftarkan secara langsung.
BACA JUGA: MK Memastikan Tak Ada Koordinasi dengan Kubu Tertentu dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Kalsel
Untuk Pilkada gubernur Sumatera Barat (Sumbar), terdapat dua perkara yang diajukan pasangan calon Nasrul Abit dan Indra Catri serta pasangan calon Mulyadi dan Ali Mukhni.
Sementara itu hasil pemilihan gubernur Kepulauan Riau disengketakan oleh pasangan calon Isdianto dan Suryani.
BACA JUGA: Ali Ngabalin Unggah Logo Front Persatuan Islam, Kalimatnya Tajam Sekali
Kemudian pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jambi Cek Endra-Ratu Munawaroh mengerahkan upaya maksimal agar penetapan rekapitulasi hasil oleh KPU Jambi dapat dibatalkan.
Pasangan Cek Endra-Ratu Munawaroh juga menunjuk pengacara kondang Prof Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum mereka.
BACA JUGA: Reaksi Habib Rizieq setelah Tahu Kasus Chat Mesum Dibuka Lagi
Sementara Cagub - Cawagub Kalimantan Selatan Denny Indrayana-Difriadi membawa ratusan barang bukti dugaan kecurangan pasangan calon lain juga telah mengajukan permohonan gugatan ke MK.|
Untuk pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah, pasangan calon Ben Ibrahim Bahat-Ujang Iskandar menjadi pemohon yang mengajukan perkara dengan menunjuk Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukum.
Terakhir, pasangan calon Agusrin Muryono dan Imron Rosyadi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur Bengkulu.
Para pemohon dapat melakukan perbaikan permohonan dan menambah barang bukti hingga 5 Januari 2021.
Sementara untuk sidang sengketa pilkada yang mulai digelar pada akhir Januari, MK membuka kemungkinan dilakukan secara langsung dengan memerhatikan protokol kesehatan.(antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam