jpnn.com, LIMA PULUH KOTA - Ratusan tenaga honorer dan tenaga sukarela yang bertugas di jajaran Pemkab Limapuluh Kota dan Pemko Payakumbuh, terpaksa gigit jari.
Mereka tidak bisa mengikuti pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K), melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BACA JUGA: Begini Komentar Honorer K2 soal Debat Capres Minggu Malam
Para tenaga honorer di jajaran Pemkab Limapuluh Kota dan Pemko Payakumbuh tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, karena untuk tahap pertama ini, pemerintah melalui BKN hanya memberi kesempatan kepada honorer Kategori Dua (K-II) dan tenaga penyuluh pertanian yang ditunjuk pusat. Itu pun, belum untuk keseluruhan tenaga honorer.
"Iya, untuk tahap satu ini, yang dapat kesempatan mengikuti seleksi PPPK baru tenaga honorer K-II dan penyuluh pertanian yang dulu ditunjuk atau di-SK-kan dari pusat. Untuk honorer K-II, belum semuanya dapat kesempatan. Baru untuk honorer K-II dari formasi guru dan kesehatan. Sedangkan dari formasi teknis, belum masuk," kata Kepala BKPSDM Limapuluh Kota Aneta Budi Putra kepada Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (17/2).
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Tidak Diperpanjang, nih Jumlah Pelamarnya
Sesuai kuota yang diterima dari BKN, Pemkab Limapuluh Kota mendapat kesempatan merekrut 183 PPPK. Mereka yang dapat kesempatan ini sudah ada datanya di BKN. Dimana, 60 orang merupakan penyuluh pertanian pusat. Kemudian, 4 orang honorer K-II dari formasi tenaga kesehatan. Dan sisanya, 119 orang, merupakan honorer K-II dari formasi tenaga pendidikan atau guru.
Sesuai jadwal, mereka yang mendapat kesempatan pertam mengikuti seleksi PPPK ini, mesti mendaftar lewat portal sscasn.bkn.go.id paling lama Sabtu lalu (16/2). Mengingat batas pendaftaran sudah berakhir, adakah 183 honorer di Limapuluh Kota ini mendaftar secara keseluruhan?
BACA JUGA: Jumlah Honorer K2 Melamar PPPK, Data per Daerah
Terkait hal ini, BKSPDM Limapuluh Kota belum bisa memastikan. "Pendaftaran PPPK ini lewat portal sscasn.bkn.go.id. Jadi, kita belum dapat kabar, berapa yang sudah mendaftar dari Limapuluh Kota. Namun, untuk mendaftar, sebenarnya kepada peserta sendiri. Kalau bisa melengkapi persyaratan, tentu bisa mendaftar. Tapi, kalau tidak, tentu bisa batal," kata Budi.
Dia menyebut, data honorer K-II yang ada di BKN saat ini, masih data 2013. Dalam data tersebut, ada yang mungkin pendidika terakhirnya masih D2 (Diploma). Sementara, untuk formasi guru, syaratnya harus S1. "Kalau yang bersangkutan melanjutkan kuliah atau sudah dapat S1, tentu bisa melengkapi sebagai syarat pendaftaran. Tapi, kalau belum S1, tentu bisa gagal pula ikut seleksi. Inilah yang akan dicocokkan dengan administrasi," kata Budi.
Budi mengakui, persiapan seleksi PP3K ini memang cukup mepet. "Bahkan, kami belum bisa membuat pengumuman terbuka di media massa, seperti saat rekrutmen CPNS 2018. Panitia seleksi PP3K ini saja, baru akan dibentuk. Tapi, kami pastikan, Limapuluh Kota tetap serius dalam rekrutmen P3K ini. Besok (hari ini-red), kami akan hadiri rapat koordinasi di Padang, untuk pembahasan lebih lanjut," kata Aneta Budi Putra.
Disisi lain, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi bersyukur, pemerintah pusat untuk tahap pertama telah memberi kesempatan kepada 183 tenaga honorer di daerah ini mengikuti seleksi PPPK. "Harapan kita, untuk seleksi tahap berikutnya, kuota buat Limapuluh Kota dapat ditambah. Terutama untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis," kata Irfendi.
Pemko Terima 26 PPPK
Berbeda dengan Pemkab Limapuluh Kota yang mendapat 183 kuota pengangkatan PPPK, Pemko Payakumbuh justru cuma kebagian jatah pengangkatan PPPK sebanyak 26 orang. Meski demikian, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku tetap bersyukur.
"Alhamdulillah, kita mendapat alokasi menerima PPPK sebanyak 26 orang sesuai data yang diterbitkan BKN. Meski demikian, bapak-ibu (honorer yang sudah terdata di BKN-red), tidak otomatis lolos. Tetap harus melalui serangkaian tes. Termasuk pakai CAT yang berbasis komputer. Jadi persiapan diri," ujar Riza Falepi.
Dikatakan, kuota 26 orang calon PPPK tersebut merupakan ketetapan dari BKN. "Data tersebut sesuai dengan nama yang telah dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kita hanya meneruskan," ujar Riza Falepi.
Menurut Kepala BKPSDM Payakumbuh , Yasrizal, tenaga dapat kesempatan awal mengikuti seleksi PPPK, berasal dari Penyuluh pertanian dan guru. "Rincian 26 orang tersebut adalah 20 orang penyuluh pertanian dan enam orang tenaga guru," jelas Yasrizal.
Berdasarkan jadwal yang terlampir dalam Surat MenpanRB disebutkan bahwa atas akhir pendaftaran secara online jatuh pada Sabtu (16/2). Kondisi itu, memaksa para calon PPPK untuk bersegera mendaftar agar dapat mengikuti tes.
"Kami harus begadang ini pak. Semua data harus discan, dulu baru di upload ke situs BKN. Mudah-mudahan terkejar, doakan ya pak," ujar Eni Kurniati, salah seorang calon PPPK yang sudah hampir dua puluh tahun mengabdi sebagai penyuluh pertanian di Pemko Payakumbuh. (frv)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eko Klaim Seluruh Honorer K2 Berharap Rekrutmen PPPK Gagal
Redaktur & Reporter : Budi