jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 di Surabaya, Jatim, menolak mendaftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Penolakan itu lantaran terlalu banyak pegawai kontrak di Pemkot Surabaya.
"Kami menolak PPPK. PPPK itu sama halnya dengan kontrak. Di Surabaya sudah banyak guru outsourcing, pegawai kontrak, kenapa kami disuruh jadi PPPK lagi," kritik Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kepada JPNN, Minggu (17/2).
BACA JUGA: Honorer K2, Kotak Obat PPPK, dan Harapan pada Prabowo - Sandiaga
BACA JUGA: Honorer K2, Kotak Obat PPPK, dan Harapan pada Prabowo - Sandiaga
Dia menegaskan, seluruh honorer K2 maunya PNS. Semuanya juga berharap rekrutmen PPPK tahap satu gagal.
BACA JUGA: Ribuan Penyuluh THL TBPP Kementan Tidak Bisa Daftar PPPK
"Ayo kita buktikan jika pendaftaran PPPK tahap satu kurang dari 40 persen agar solusi pemerinyah gagal. Perlu dicatat PPPK memang bukanlah rumah kita. Cukuplah PPPK bagi mereka yang masih fresh graduated dan honorer lainnya. Honorer K2 masih tetep semangat dan bertekad menjadi PNS," bebernya.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Ayo Gugat UU ASN dan Turunannya
Eko menambahkan, seluruh honorer K2 Surabaya bersepakat tidak akan pernah ikut PPPK. Mengingat yang masuk PPPK tidak bisa lagi jadi PNS bila pada akhirnya UU ASN disahkan. Honorer K2 tua layaknya menjadi PNS sebagai penghargaan atas pengabdiannya kepada negara.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Ayo Gugat UU ASN dan Turunannya
"Pemerintah kalau mau menyelesaikan masalah honorer K2 mestinya mempercepat revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Jangan malah sengaja mengulur waktu hingga kami makin tua dan akhirnya pensiun sebagai honorer," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 45.779 Honorer K2 Resmi Melamar PPPK
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad