jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menilai ada dua hal yang membuat pemerintah kurang nyaman dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Imam Besarnya Habib Rizieq Shihab (HRS).
Pertama, narasi politik yang dilontarkan orang-orang FPI termasuk HRS selama ini terkesan agresif verbal.
BACA JUGA: Habib Rizieq Tersangka, Respons Novel PA 212 Menohok Kapolda Irjen Fadil Imran
"Misalnya memunculkan istilah NKRI Bersyariah, itu tentu membuat pemerintah tak nyaman," ujar Adi kepada jpnn.com, Kamis (10/12).
Istilah-istilah lain yang kerap digunakan juga membuat pemerintah tidak nyaman antara lain thogut dan kafir.
"Saya kira itu dua istilah yang cukup buruk dalam pandangan politik Islam," ucap dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini kemudian menyebut hal kedua yang mungkin membuat pemerintah tidak nyaman dengan FPI, yakni dari segi mobilisasi massa.
BACA JUGA: Polisi Segera Tangkap Rizieq Shihab, Fadli Zon: Kapolda Ini Luar Biasa Gagahnya
"Dari segi gerakan massa, suka tidak suka, FPI mampu melakukan mobilisasi politik jalanan. Reuni-reuni 212 itu aktor mobilisatornya teman-teman simpatisan FPI dan tokoh yang dikenal dekat dengan FPI. Jadi, dua hal ini yang sepertinya membuat pemerintah khawatir," katanya.
Menurut Adi, gerakan jalanan yang digerakkan simpatisan maupun tokoh yang dekat dengan FPI dan Habib Rizieq, bukan gerakan biasa.
Pasalnya, gerakan tersebut bisa diselenggarakan secara berjilid-jilid dan diikuti oleh jumlah massa yang lumayan banyak.
"Sekalipun tidak ada keributan, tetapi kalau sering dilakukan, membuat pemerintah tidak nyaman. Makanya ada imbauan-imbauan, untuk apa reuni kalau tak ada pentingnya. Mending mengurus yang lain," tuturnya.
Adi kemudian menyarankan pemerintah melakukan pendekatan dan memperbaiki komunikasi dengan FPI untuk mengatasi hubungan yang kurang harmonis selama ini.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang