jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan KPK akan melantik deputi bidang penindakan dan direktur penuntutan, Jumat (6/4) siang. Meski nama Kapolda NTB Brigjen Pol Firli sudah santer disebut sebagi pengganti Komjen Pol Heru Winarko di lembaga antirasuah, KPK belum bersedia menyebut nama.
Mereka hanya memastikan bahwa pelantikan pejabat baru yang akan mengisi kursi deputi penindakan dilaksanakan hari ini.
BACA JUGA: Saut Situmorang Sebut Suap Gatot Belum Tuntas
Keterangan itu disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah kemarin (5/4). ”Besok (hari ini) rencananya sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan pelantikan terhadap dua pejabat KPK,” ungkap dia.
Sebelumnya Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, Brigjen Firli akan segera dilantik sebagai deputi penindakan KPK.
BACA JUGA: KPK Pilih Kapolda NTB Tempati Posisi Deputi Penindakan
“Sudah, besok Pak Firli dilantik sebagai deputi,” kata dia di kantor Dewan Masjid Indonesia, Kamis (5/4).
Febri mengatakan, pelantikan tersebut dilaksanakan setelah proses seleksi berlapis selesai. Menurut pria yang akrab dipanggil Febri itu, deputi penindakan dipilih dari sepuluh calon yang mengajukan diri.
BACA JUGA: 7 Fakta dan Data 38 Anggota DPRD Sumut jadi Tersangka
Febri memastikan, proses seleksi sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Sejak awal, kata dia, KPK sudah menyampaikan calon-calon yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, maupun internal KPK.
Sesuai kebutuhan, KPK harus memilih calon yang memenuhi syarat yang layak sebagai deputi penindakan. Mulai kemampuan teknis penyidikan, penanganan perkara, manajemen penanganan perkara, sampai kemampuan intelijen.
Syarat-syarat tersebut penting lantaran deputi penindakan KPK punya tanggung jawab membawahi direktorat penyelidikan, direktorat penyidikan, serta direktorat penuntutan. ”Syarat-syarat itu menjadi bagian penting yang kami cari,” ujar Febri.
Tidak hanya itu, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu pun meyakinkan bahwa seleksi berlapis yang dilakukan instansinya tidak main-main.
Dari awal seleksi sampai tahap kompetensi, KPK menyerahkan seleksi kepada konsultan eskternal. Pada tahap berikutnya, pimpinan KPK turun langsung. ”Terakhir KPK melakukan proses wawancara. Pimpinan yang melakukan wawancara terhadap para calon deputi dan direktur tersebut,” beber Febri.
Menanggapi kritik terhadap proses seleksi yang dinilai kurang terbuka, dia menyatakan bahwa KPK sudah sangat terbuka.
Sebab, sejak awal nama setiap calon yang ikut serta dalam seleksi tersebut sudah disampaikan. ”Dan jika masyarakat memiliki masukan, bisa menyampaikan informasai kepada KPK tentang latar belakang dari para calon tersebut,” terang pria asal Padang itu.
Dia juga menuturkan, instansinya berharap besar para pejabat yang dilantik hari ini mampu membuat KPK menjadi lebih baik.
Apalagi pejabat yang dipercaya sebagai deputi penindakan. ”Karena tugas – tugas penindakan itu salah satu pilar utama dari kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” beber Febri.
Meski KPK sudah menyampaikan bahwa seleksi dilaksanakan secara terbuka, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar meminta mereka lebih terbuka. ”Saya berharap KPK bisa terbuka terhadap proses rekrutmen kepada publik,” ujarnya.
Menurut Erwin, seleksi yang disebut terbuka oleh KPK malah sebaliknya. ”Tidak ada keterbukaan sama sekali tentang ukuran yang digunakan KPK,” imbuhnya. Misalnya soal alasan mengambil orang baru dari pihak eksternal.
Selain itu, sejauh mana masukan yang disampaikan publik ditindaklanjuti oleh komisiner KPK. Karena itu, dia meminta KPK lebih terbuka apabila melaksanakan seleksi atau proses rekrutmen. (syn/)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Good News, Mata Kiri Novel Sudah Bisa Melihat Lagi
Redaktur & Reporter : Soetomo