jpnn.com, BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkap bahwa hingga 25 Desember 2018, BP Batam mengalami surplus hingga Rp 268,97 miliar. Sehingga akhir tahun ini, BP Batam memiliki saldo Rp 711 miliar, atau naik sebesar 60,86 persen dari Rp 442 milir di awal tahun 2018.
Laporan tersebut disampaikan Lukito sembari menunggu Peraturan Pelaksaan tentang rangkap jabatan Wali Kota dan Kepala BP Batam (ex-officio).
BACA JUGA: Pengamat: Polemik Batam Jangan Korbankan Kepentingan Publik
"Ini hal yang menggembirakan. Belanja bisa dikendalikan, penerimaan bisa ditingkatkan," kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo dalam siaran tertulisnya, Kamis (27/12).
Jika melihat dua tahun lalu, pada 2016 dan 2017, keuangan di BP Batam mengalami defisit. Makanya pada 2018, BP Batam mencanangkan agar saldo kasnya bisa ditingkatkan dengan cara mengontrol belanja.
BACA JUGA: Soal Polemik Dualisme BP Batam, Ini kata Pakar Hukum Kadin
"Tahun ini memang agak dikontrol belanjanya karena defisit yang terus-menerus dan mengganggu saldo. Selanjutnya, saldo kas yang ada saat ini kita siapkan untuk jadi cadangan, kalau ada hal-hal yang emergency," ujarnya.
Sementara itu, kinerja perekonomian di Kepri sejalan dengan langkah BP Batam bersama Pemerintah Daerah meningkatkan sektor kepariwisataan mengalami pertumbuhan hingga 4,47 dan 4,51 persen pada triwulan I dan ll. "Di mana Investasi telah tumbuh sebesar 6,49 persen dan 7,68 persen untuk masing-masing triwulan," jelasnya.
BACA JUGA: Pengamat: BP Batam Dipegang Pemkot, Investor Bisa Kabur
Lukita membeberkan capaian indikator kinerja utama (IKU) BP Batam bahwa Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada kawasan pengusahaan setiap tahunnya selalu meningkat secara signifikan. "Tahun 2017 diketahui realisasinya mencapai 592,9 juta Dolar, Sementara target pencapaian pada 2018 sebesar 500 juta Dolar sudah tercapai 391,8 juta Dolar hingga Juli 2018 naik 78,3 persen," bebernya.
Untuk perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal laporan keuangan BP Batam, sudah meraih beberapa kali WTP, "Kami sangat berkomitmen untuk kembali meraihnya pada tahun 2019 mendatang," harapnya.
Hal menggembirakan lainnya datang dari sisi penerimaan. Pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun ini naik signifikan dibanding tahun lalu. 2017 lalu capaian realisasi PNBP BP Batam sebesar Rp 974,09 juta. Tahun ini PNBP-nya ditargetkan sebesar Rp 1.217,73 miliar, dan hingga 25 Desember lalu, realisasinya sebesar Rp 1.227,98 miliar. Ada kenaikan sebesar 25,97 persen dari 2017 atau 100,84 persen dari target 2018.
"Kenaikan ini diperoleh, padahal kita menurunkan tarif UWT (uang wajib tahunan) dan jasa kepelabuhanan. Ini hasil usaha kerja keras dari unit-unit di BP Batam. Meskipun tarif diturunkan, volume dari sisi IPH (izin peralihan hak), pendapatan dari pelabuhan, naik," ujar mantan Sekretaris Menko Perekonomian RI ini.
Batam menjadi salah satu kota terbesar yang menyumbang wisata mancanegara di Provinsi Kepri. Tercatat periode 2014-2019 jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan tertinggi, tahun 2018 perkiraan mencapai 2,5 juta wisman. "Peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2016 sebanyak 1,920 juta wisman. Sementara pada tahun 2017 dan 2018 sudah mencapai 2,074 juta dan 2,493 juta," tuturnya.
Pertumbuhan ekonomi di Batam secara keseluruhan juga mengalami peningkatan. Tahun ini ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen. Pada kuartal III tahun ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 4,24 persen. "Kami harapkan pada kuartal IV naik 4,3 persen sampai 4,5 persen untu angka pertumbuhan ekonominya," jelasnya.
Sementara itu, untuk realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), dari target sebesar 500 juta US dolar pada 2018, hingga Juli lalu terealisasi sebesar 391,8 juta US dolar. "Ini baru realisasi hingga Juli 2018, belum Desember. Sejak OSS (online single submission) berlaku, kami memang kesulitan untuk mengakses dari centernya," tukasnya.
Selanjutnya, untuk penyusunan laporan keuangan yang akuntabel opini laporan keuangan, BP Batam juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu juga dari sisi keterbukaan informasi publik dengan indikator pencapaian kepuasan informasi publik. BP Batam meraih peringkat 2 nasional.
Sedangkan untuk pencapaian stakeholder terhadap pelayanan publik, dari target skala 4 (predikat baik) pada 2018, saat ini masih dalam proses. Termasuk untuk pengembangan sistem informasi BLU (badan layanan umum) dengan indikator persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU, dari target 100 persen, saat ini masih dalam proses. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Golkar Sebut Peleburan BP Batam Langgar UU
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh