Dua Tahun Jokowi-JK, Kementerian Ini Tak Ada Terobosannya

Senin, 24 Oktober 2016 – 16:09 WIB
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kinerja Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menjadi sorotan Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati selama dua tahun berjalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Menurut Okky, pemerintah telah memenuhi alokasi anggaran bidang kesehatan sebagaimana amanat Undang-undang, yakni sebesar 5 persen dari APBN.

BACA JUGA: Dugaan Penistaan Agama, Polisi Masih Sibuk dengan Video

Namun, besaran anggaran kesehatan tidak berbanding lurus dengan capaian di bidang kesehatan.

Ini terbukti dengan masih banyaknya jumlah angka anak pendek karena kekurangan gizi (stunting) yang mencapai 30 persen.

BACA JUGA: DPR Segera Panggil Menag untuk Jelaskan Tafsir Almaidah 51

Padahal merujuk WHO angka ideal di bawah 20 persen.

Di samping itu, masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.

BACA JUGA: Bang Sanusi Gunakan KTP Adik Ipar untuk Beli Mobil Mewah

Kemenkes juga memiliki banyak tunggakan aturan turunan pelaksana UU berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang belum dituntaskan.

Antara lain PP terkait turunan UU Kesehatan Jiwa, PP terkait UU Rumah Sakit tentang RS yang menolak pasien,  PP tentang  Doker Layanan Prima (DLP).

"Sejumlah utang regulasi dari pemerintah tersebut pada akhirnya mengakibatkan kerja di sektor kesehatan pemerintahan Jokowi tidak maksimal. Semestinya Presiden dapat mengontrol para pembantunya untuk bergerak cepat dalam kerja legislasi," ujar Okky melalui siaran persnya, Senin (24/10).


Dari sisi kebijakan, kata Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP ini, Menteri Nila sampai saat ini belum memiliki terobosan.

Justru yang menonjol dari kementerian kesehatan ini hanya meneruskan kebijakan yang lama.

"Semestinya, dengan alokasi anggaran yang meningkat, terdapat kebijakan terobosan yang memiliki daya ubah yang nyata," tegasnya.

Selain itu, persoalan juga muncul dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Seperti pasien ditolak RS, yang salah satunya disebabkan paket INA CBGs (sistem pembayaran dengn sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita) yang dinilai tidak menguntungkan pihak RS.

"Pemerintah semestinya melakukan terobosan misalnya dengan memberi insentif pajak bagi RS yang menjadi mitra BPJS," tambah mantan model itu.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud MD Murka Lihat Perempuan Blasteran Dianiaya Pacarnya


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler