jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin secara halus membujuk pemerintah RI untuk ikut menjatuhkan sanksi kepada Rusia.
Dalam konferensi pers daring, Selasa (19/4), dia mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya merupakan instrumen yang paling efisien dalam menghentikan perang.
BACA JUGA: Ribuan Warga Serbia Dukung Invasi Rusia, Mayoritas Penganut Paham Ini
“Sayangnya, sanksi adalah instrumen yang paling efisien untuk menghentikan perang,” kata Vasyl dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan bahwa penjatuhan sejumlah sanksi bukan untuk melemahkan Rusia, melainkan untuk menghentikan perang.
BACA JUGA: Kapal Perang Rusia Tenggelam, Moskow Berduka
“Semua sanksi yang dijatuhkan bukan untuk melemahkan Rusia, melainkan untuk menghentikan perang,” katanya.
Menurut dia, semakin Rusia mengalami banyak kerugian finansial yang digunakan untuk perang, maka akan semakin cepat Rusia berhenti untuk melakukan invasi.
BACA JUGA: Agar Rusia Melarat, Warga Jerman Diminta Berhemat
Vasyl menyebutkan Rusia sudah mengalami kerugian akibat perang sekitar 1,2 triliun dolar AS selama lebih dari dua bulan sejak invasi itu dimulai pada 24 Februari lalu.
“Mengapa ini penting, karena semakin cepat Rusia kehabisan uang, maka semakin cepat perang dihentikan,” katanya.
Dia juga menyebut pundi-pundi dolar yang didapatkan Rusia dari luar negeri, baik itu melalui ekspor, perdagangan seluruhnya untuk membiayai amunisi, rudal dan tank.
Selain itu, Vasyl juga mengklaim bahwa Rusia lah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya krisis global saat ini, baik itu dalam hal ketahanan pangan, arsitektur kesehatan maupun energi.
“Hanya ada satu alasan untuk itu, satu negara yang bertanggung jawab atas itu semua dan Anda tahu namanya, yaitu Rusia. Ini bukan tentang Ukraina atau Barat dan Timur, ini secara langsung menjadi tanggung jawab Federasi Rusia dan pemerintahnya,” katanya.
Sejumlah negara Barat dan Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas invasi di Ukraina. Selain itu, beberapa diplomat Rusia juga sudah diusir dari sejumlah negara Eropa, seperti Prancis, Finlandia, Italia dan Yunani.
Meski ikut menyetujui dua resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia, pemerintah Indonesia enggan mengikuti langkah Singapura menjatuhkan sanksi terhadap negara tersebut.
Pemerintah sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini juga belum meanggapi secara tegas aspirasi sejumlah anggota terkait konflik di Ukraina, salah satunya adalah desakan untuk tidak mengundang Rusia ke KTT yang bakal digelar di Bali akhir tahun ini. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif