jpnn.com, SEMARANG - Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai sistem keamanan dan server Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu diaudit menyusul dugaan kebocoran 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 akibat peretasan.
"Masih perlu audit dan forensik terhadap sistem dan server KPU ini guna memastikan titik serangan peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari website KPU tersebut," kata Pratama kepada ANTARA di Semarang, Selasa malam (28/11).
BACA JUGA: Tim Hukum Nasional Anies-Cak Imin Siap Cegah dan Lawan Kejahatan Pemilu 2024
Dia menilai jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role admin, hal tersebut sangat berbahaya pada Pemilu 2024.
Sebab, bisa saja akun dengan role admin tersebut dipakai untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara.
BACA JUGA: 2 Oknum Tentara Diduga Terlibat Penyerangan Kantor Satpol PP Denpasar, Duh
"Ini tentunya akan mencederai pesta demokrasi, bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," ujar Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC.
Pratama menyebut hingga kini belum ada tanggapan resmi dari KPU RI terkait dengan kebocoran data pemilih di forum BreachForums.
BACA JUGA: Bentrokan di Bitung: 2 Tersangka Penganiayaan Ditangkap, Mereka Juga Merusak Ambulans
Sambil melakukan investigasi, dia menyebut ada baiknya tim IT KPU melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut.
Hal itu perlu dilakukan guna mencegah user yang semula didapatkan oleh peretas supaya tidak dapat dipergunakan kembali.
Pratama mengemukakan hal itu terkait klaim seorang peretas dengan nama anonim Jimbo yang meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Sebelumnya pada 2022, peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU.
Kali ini akun anonim Jimbo juga membagikan 500.000 data contoh yang dia dapatkan pada salah satu unggahannya di situs BreachForums yang biasa untuk menjual hasil peretasan.
Ada pula sejumlah tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
Jimbo juga menyampaikan dalam unggahan di forum tersebut bahwa data 252 juta terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data.
"Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," tutur Pratama.
Konon dalam data tersebut terdapat beberapa data pribadi yang cukup penting, seperti NIK, nomor KK, nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
Tim CISSReC juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sampel yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS, tempat pemilih terdaftar.
"Jimbo menawarkan data tersebut seharga 74.000 dolar Amerika Serikat atau hampir setara Rp1,2 miliar," ungkap Pratama.
Pada tangkapan layar lainnya yang dibagikan oleh Jimbo, tampak sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dasbor pengguna.
Dengan adanya tangkapan layar tersebut, kata Pratama, kemungkinan besar Jimbo mendapatkan akses login dengan dengan role admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering, atau melalui malware.
Dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut, dia menyebut kemungkinan Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya.
Sebelumnya, CISSReC sudah memberikan alert (peringatan) kepada ketua KPU tentang vulnerability (kerentanan) di sistem KPU pada tanggal 7 Juni 2023.(ant/fat/jpnn.com)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kecurangan di Pilpres Marak, Todung Ajak Sukarelawan Ganjar-Mahfud Bergerak
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam