jpnn.com - JAKARTA –Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik dengan menyebut Mahfud MD mengintrevensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar meloloskan parpol tertentu.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah dugaan adanya intervensi dari Menko Polhukam kepada KPU untuk meloloskan parpol tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.
"Oh enggak (tidak ada intervensi). Saya kira bukan gitu statement (pernyataan) Pak Mahfud, ya. Statement terakhir yang saya ikuti, untuk urusan pemilu ini tidak benar kalau ada intervensi dari pemerintah sebagaimana disebut-sebut itu. Itu statement yang kita (KPU) baca, ya,” ujar Hasyim seusai beraudiensi dengan pimpinan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat.
BACA JUGA: Soal Tudingan SBY Ada Kecurangan Pemilu 2024, Bakal Jadi Bumerang bagi Demokrat
“Sejak awal ketika kami beraudiensi dengan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, beliau pernah menyampaikan pesan, di dalam pemilu bagi yang kalah ya cara pandangnya (pada) KPU itu selalu salah," jelas Hasyim.
Hasim menjelaskan, dari arahan itu, KPU lalu menyadari harus selalu menyiapkan diri untuk menghindari beragam potensi kecurangan dalam pemilu.
"Itu harus diantisipasi karena siapa pun dalam sebuah kompetisi, bagi yang kalah itu memang diberikan kesempatan saluran-saluran untuk melaporkan. Misalkan, ke Bawaslu. Kalau urusan hasil pemilu melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang disiapkan selama ini untuk menyelesaikan sengketa di dalam kepemiluan," ucap dia.
BACA JUGA: Pentingnya Branding Politik Bagi Kontestan Pemilu 2024
Mahfud MD Sudah Membantah
Sebelumnya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (11/1).
Saat itu Hadar menyampaikan dugaan intervensi Istana dan pemerintah, salah satunya dari Menko Polhukam Mahfud MD kepada KPU RI untuk meloloskan parpol tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.
BACA JUGA: Jumhur Menantang Mahfud MD dan juga Yusril Berdebat Tentang Perppu Ciptaker
Mahfud pun telah membantah dugaan tersebut dan menegaskan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU.
"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya, ada campur tangan istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, 'Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk'. Saya telepon, hanya itu saja," ungkap Mahfud MD.
Pemilik nama lengkap Mohammad Mahfud Mahmodin itu lalu mengaku menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno.
Namun, hal tersebut dilakukannya untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024.
"Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab, 'Tidak Pak, tegak lurus'," ungkap Mahfud.
Tokoh kelahiran Sampang 13 Mei 1957 itu lalu menceritakan lebih lanjut isi pembicaraannya dengan Bernard.
"Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah, itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya menegur, bukan saya intervensi," jelas Mahfud.
Mahfud MD menyebut ia menelepon Bernard Dermawan pada 10 November 2022 dan tidak pernah menghubungi lagi setelah itu. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu