jpnn.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta berani dan tegas menggunakan kewenangan dalam mengusut dugaan politik uang dengan terlapor dua caleg Partai Demokrat yang terjadi di DKI Jakarta.
Permintaan itu disampaikan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/3).
BACA JUGA: Bawaslu Temukan Dua Laporan Soal Politik Uang di Surabaya
Adapun dua terlapor dugaan politik uang menjelang Pemilu 2024 itu ialah Caleg DPR RI Dapil II DKI Jakarta Melani Leimena Suharli, dan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 DKI Jakarta Ali Muhammad Johan.
Usep menyebut penanganan dugaan politik uang yang dilakukan Melani dan Ali dapat menjadi pembuktian keseriusan Bawaslu dalam menggunakan kewenangan yang telah diberikan UU Pemilu.
BACA JUGA: Info Terkini Kasus Oknum Brimob Pukul Saksi Parpol saat rekapitulasi Suara di Madura
"Bawaslu bisa menindak tindak pidana politik uang meski melalui Sentra Gakkumdu," kaua Usep.
Dia menjelaskan ada dua penyebab kasus politik uang tidak pernah diselesaikan, yakni tidak cukup bukti, baik dari temuan maupun laporan serta buntu ketika dibawa ke Sentra Gakkumdu.
BACA JUGA: Komisi VII DPR Bakal Panggil Menteri Bahlil yang Diduga Menyalahgunakan Wewenang
Dia pun meminta Bawaslu memperlihatkan upaya yang serius dalam memperoses laporan dugaan politik uang yang dilakukan dua caleg Demokrat.
"Harapannya, Bawaslu kelihatan upayanya untuk masuk ke Sentra Gakkumdu," ucapnya.
Menurut Usep, selama Bawaslu kerap menyatakan kasus tidak cukup bukti sebelum mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki. Dia berharap hal itu tidak terjadi dalam penanganan kasus dugaan politik uang yang dilakukan Melani dan Ali.
Bawaslu menurutnya bisa menggunakan kewenangan untuk mengumpulkan bukti karena fungsi pengawasan lembaga itu tidak sebatas menerima laporan, tetapi juga mengumpulkan bukti dari dugaan politik uang.
Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Puadi pada Senin (4/3) mengatakan penanganan kasus tersebut telah dilimpahkan ke pengawas tingkat kota yang sesuai dengan lokasi dugaan politik uang terjadi.
Dia menjelaskan, laporan dugaan politik uang masuk kategori pelanggaran pidana pemilu, sehingga dalam penanganan kasusnya Bawaslu berkolaborasi dengan Polisi dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu.
"Prosesnya (sedang) klarifikasi dengan Sentra Gakkumdu," ujar Puadi.(fat/jpnn.com)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam