jpnn.com - KLATEN - Desa Krakitan di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten sebenarnya menyimpan banyak potensi, terutama wisata air dengan keberadaan Rowo Jombor. Namun, faktanya justru Krakitan menyandang predikat sebagai desa termiskin di Klaten berdasarkan penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng.
Penetapan desa termiskin oleh Bappeda Jateng membuat warga Krakitan kaget. Mereka tak percaya bahwa desa yang punya Rowo Jombor itu justru menjadi yang termiskin.
BACA JUGA: Aturan BPJS Memberatkan Warga, Tidak Mampu kok Didenda?!
Subandi (40), warga Dusun Krakitan, Desa Krakitan mengatakan, desanya memiliki banyak potensi yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karenanya dia bertanya-tanya tentang pertimbangan Bappeda Jateng menjadikan Krakitan sebagai desa termiskin di Klaten.
“Kalau memang termiskin, yang jadi kriterianya apa? Saya ingin tahu indikatornya. Apakah gara-gara banyaknya RTLH (rumah tidak layak huni) sehingga serta merta menjadikan desa kami yang termiskin,” ujar Subandi sebagaimana diberitakan Jawa Pos Radar Klaten.
BACA JUGA: Di Balik Kendi yang Pecah di Depan Moncong ATR 72-600..
Lebih lanjut Subandi mengatakan, upah buruh harian lepas di Desa Krakitan saat ini mencapai lebih dari Rp 50 ribu per hari. Dari kurang lebih 3.000 kepala keluarga (KK) di Krakitan, di antaranya sekitar 500 KK menggantungkan hidupnya dengan membuka usaha di Rowo Jombor. Misalnya, usaha warung apung, karamba, dan pemancingan.
“Kalau pemerintah daerah bersama warga bisa mengelola sendiri Rowo Jombor secara profesional, pastinya mampu membuat masyarakat semakin sejahtera,” katanya.
BACA JUGA: Gara-Gara Cinta, Pasangan Kekasih Ini Nekat Dipenjara
Tapi, lanjutnya, selama ini memang tak ada aturan yang tegas tentang pengembangan Rowo Jombor. “Contohnya, bagi yang punya modal besar bisa membuat warung apung lebih dari satu maupun membuat jala keramba sesuai keinganan sehingga tidak tertata,” paparnya.
Sementara Purwanti (38) yang juga warga Dusun Krakitan menganggap wajar desanya menyandang predikat termiskin. Hal itu melihat masih banyaknya rumah tak layah huni (RTLH) di Krakitan.
“Sebenarnya Desa Krakitan memiliki potensi, tapi dalam pengelolaannya tetap diperlukan pendampingan dari pemerintah daerah. Termasuk intervensi bantuan pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga pelayanan kepada warga bisa maksimal,” tandas Purwanti. (ren/ria/jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tersangka Korupsi Lahan Kuburan, Wakil Bupati Terancam Penjara 20 Tahun
Redaktur : Tim Redaksi