jpnn.com, JAKARTA - Nasib para honorer masih memprihatinkan. Meski memiliki tugas berat, mereka hidup jauh dari kata sejahtera.
Selain gaji yang rendah, masih banyak honorer belum mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
BACA JUGA: Pernyataan Ketua Honorer K2 Tenaga Administrasi soal Revisi UU ASN
Guru dan tenaga kependidikan berstatus honorer nonkategori di Jawa Barat merupakan contoh nyata yang belum memiliki NUPTK.
Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Provinsi Jawa Barat pun bersikap tegas.
BACA JUGA: Forum Guru Honorer Non-K2 Puji Presiden Jokowi dan Bu Uni
“Dinas harus segera mengeluarkan NUPTK bagi tenaga honorer yang layak untuk memilikinya," kata Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat, Sigit Purwo Nugroho, Minggu (15/3).
Dia mencontohkan honorer bernama Neni Suryani. Menurut Sigit, Neni belum memiliki NUPTK meski sudah 12 tahun menjadi honorer.
Selain masalah NUPTK, para honorer juga berkutat dengan gaji yang jauh dari kata layak.
Bahkan sebagian honorer K2 yang sudah lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak menerima gaji triwulannya.
Salah satu yang merasakan kepedihan itu adalah Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.
Dia seharusnya mengantongi Rp 2,4 juta pada bulan ini. Angka itu merupakan akumulasi tiga bulan gaji.
Namun, Titi harus gigit jari. Berdasarkan ketentuan daerah, honorer K2 yang sudah lulus PPPK tidak menerima gaji lagi.
Padahal hingga saat ini mereka belum tahu bakal sampai kapan akan bekerja sebagai PPPK. Sebab, mereka belum mengantongi NIP PPPK.
"Mau bagaimana lagi? Itu sudah ketentuan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa," tutur Titi kepada JPNN.com, Jumat (13/3). (fat/esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : M. Fathra Nazrul Islam, Mesya Mohamad