jpnn.com, BADUNG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung dan Kantor Imigrasi (Kanim) Keimigrasian Denpasar dan Ngurah Rai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko kerajinan milik warga negara (WN) Tiongkok, Rabu (24/10).
Kepala Satpol PP Pemprov Bali Made Sukadana memimpin langsung sidak itu. Lokasi pertama yang disasar adalah Empress Jewellery di Jalan Dewi Sri, Kuta.
BACA JUGA: Tiongkok Rampungkan Jembatan Lintas Laut Terpanjang di Dunia
Tokonya tidak terlalu besar. Di dalamnya ada perhiasan berupa cincin dan kalung dengan berlian. Baca juga: Wagub Bali Pergoki Modus Curang Wisata Murah ala Tiongkok
Tim sidak hanya bertemu Rosmini sebagai penajaga toko. Menurutnya, toko yang dia jaga milik orang Jakarta.
BACA JUGA: Dua Sejoli Berlagak Check In di Penginapan demi Curi TV
Selain Rosmini, ada satu orang Bali dan dua warga Pontianak yang bekerja di toko itu. Dia juga menunjukkan sejumlah izin.
“Kami tidak ada mempekerjakan orang asing. Izin–izin kami sementara baru ini. SIUP (surat izin usaha perdagangan, red),” ujarnya.
BACA JUGA: Awas!!! Ada Penipuan Berkedok Go-Pay, Begini Modusnya
Toko itu menjual barang dengan harga antara Rp 10 juta hingga ratusan juta. Kabid Trantib Satpol PP Badung Made Astawa yang ikut dalam sidak itu menyerahkan surat panggilan.
“Ibu lengkapi dulu izin apa yang dimiliki, nanti datang ke kantor kami Senin (29/10),” ujar Astawa. Baca juga: Paket Wisata ke Bali Diobral di Tiongkok, Ini Kejanggalannya
Selanjutnya, tim sidak menyasar toko besar di Sunset Road, Kuta. Tim meminta seluruh kartu tanda penduduk (KTP) pekerja di toko itu.
Ternyata rata – rata orang warga negara Indonesia (WNI) dari Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar). Hanya saja, toko itu menjual barang yang hampir semua didatangkan dari Tiongkok.
Namun, barang-barang dari Tiongkok itu sudah dilabeli buatan Bali. “Barangnya rata – rata dari Tiongkok semua. Sudah bisa dipastikan,” jelas ujar Sukadana.
Pekerja yang bertanggung jawab atas toko itu adalah Suyandi. Menurutnya, pemilik toko itu sedang tidak ada.
Suyandi hanya bisa menunjukkan izin mendirikan bangunan (UMB). Usaha itu tanpa izin lain, termasuk SIUP. “Sedang diproses izin–izinnya,” jelas Suyandi.
Sukadana langsung memotong penjelasan Suyandi. Sebab, toko itu mestinya belum boleh beroperasi.
Dia meminta Satpol PP Badung memanggil Suyandi untuk memberikan penjelasan pada Senin depan (29/10). “Jika tidak bisa menunjukkan izin, tutup toko ini. Pastikan ditutup,” tegas Sukadana.
Di dalam toko itu ruangan untuk wisatawan yang datang berkelompok. Ruangan itu sekaligus untuk menyampaikan penjelasan tentang barang-barang yang dijual.
Sedangkan lokasi sidak ketiga adalah Toko Althenhba di Benoa Square. Namun, toko milik Onbase Group itu dalam konsisi tutup.
Namun, ada pengelola Benoa Square bernama Rumasa. “Saya pengelola. Kawasan pertokoaan ini milik Pak Tommy Suharto,” jelasnya.
Hanya saja, masih ada atasan Rumasa. Namanya Sarbin.
Satpol PP lantas memaksa Sarbing datang. Namun, Sarbin mengaku tidak tahu detail tentang izin yang sudah dimiliki toko itu.
Akhirnya Satpol PP memberikan surat panggilan. “Kalau memang nanti tidak bisa menunjukkan izin – izin, kami akan tutup aktivitas ini,” tegas Sukadana.
Selanjutnya sidak berlanjut ke Toko Mahkota. Namun, toko itu sudah berganti nama menjadi Lisa Gemstone.
Namun, bekas tulisan Mahkota masih ada. Toko di Jalan Bypass Gusti Ngurah Rai itu dalam kondisi tutup. “Jika memang tanpa izin dan pelanggaran kami tutup,” ujar Kepala Bidang Trantib Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi.
Dia menduga rencana sidak sudah bocor. Sebab, tidak ada temuan tentang tenaga kerja asing asal Tiongkok yang biasanya terlihat.
Bahkan, sejumlah toko milik WN Tiongkok juga tutup. “Sidak ini bocor, sampai memilih tutup,” ujar Dewa.(rb/feb/mus/JPR)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bule Pencari Makanan di Tong Sampah Ternyata Bukan WN Latvia
Redaktur : Tim Redaksi