jpnn.com - PALEMBANG – Kondisi perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kawasan OPI Jakabaring, Palembang, Sumsel, sungguh memprihatikan.
Perumahan berdinding batako itu banyak yang hampir roboh dan atapnya ambruk. Tanaman liar sudah tinggi hampir menutupi rumah. Tak banyak lagi PNS yang tinggal di sana, kebanyakan disewakan.
BACA JUGA: Gara-gara Ini, Massa Protes ke Menteri Luhut
Di depan jalan, dan pintu rumah, cukup banyak terpasang tulisan pengumuman, rumah dijual, rumah dikontrakkan.
“Kalau mau cari kontrakan masih banyak di belakang yang kosong, terutama blok F dan E,” kata Andi, pedagang gerobakan di depan jalan.
BACA JUGA: Ribuan Warga Magelang Belum Punya e-KTP
Menurutnya, di OPI Jakabaring ini ada dua perumahan PNS. Yakni di depan pintu masuk OPI atau samping Kantor Badan Narkotika Nasional (BBN) Sumsel, dan di dekat Danau OPI.
“Yang di dekat danau sudah penuh. Yang di depan pintu masuk OPI ini masih banyak kosong,” terangnya.
BACA JUGA: Waduh, Pergi Melayat Belasan Warga Malah Keracunan Kopi
Dikatakan Andi, kalaupun perumahan ini ditempati PNS, paling kebanyakan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Penghuni Perumahan PNS Blok A, Risma, mengaku bukan sebagai PNS. “Kalau kami menyewa dari keluarga,” kata ibu dua anak itu.
Dikatakan Risma, perumahan ini memang posisinya strategi. Tapi sering banjir terutama saat hujan deras, sebab hunian ini lebih rendah dari jalan. “Kalau listrik ada tapi air bersih belum,” ujarnya.
Terpisah, pegawai Pol-PP Pemprov yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, dirinya sudah meninggali perumahan tersebut sejak enam tahun lalu (2010). Per bulan dirinya membayar Rp300 ribu dan down payment Rp 4 juta. “Perumahan murah dibandingkan perumahan lain, tapi kondisi pun tidak layak,” akunya.
Tidak layak, sambung dia, karena tidak ada sanitasi, belum ditimbun sehingga kondisi tanah sama dengan jalan. Air bersih belum ada sehingga dirinya harus menggunakan sumur.
“Kalau hujan, pasti ada genangan karena tidak ada selokan. Kami berharap agar pemerintah memikirkan,” harapnya.
Terpisah, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel, Aminuddin mengatakan pihaknya akan mendukung sanitasi perumahan tersebut.
Namun saat ini pihaknya fokus pada pembangunan jika selesai pihaknya baru akan membangun jalan. “Sanitasi di sana belum karena belum selesai. Tahun depan kami akan membuat kolam retensi,” katanya.
Terkait penghuni yang bukan PNS, dia mengatakan, rumah tersebut tidak boleh dipindahtangankan. Namun jika dikontrakkan, Aminuddin tidak menjawab secara gamblang. “Bisa jadi boleh,” katanya singkat.
Dijelaskannya, soal peruntukan pembangunan perumahan untuk PNS. Tapi kalau salah peruntukan dan dikontrakan itu menjadi bukan wewenang dirinya. “Kami hanya membangun fasilitas umum dan melengkapi pembangunan,” ungkap dia.
Edwar Chandra, Karo Pemerintahan Pemprov Sumsel mengatakan, lahan di daerah Opi tersebut akan dibangun program 1.000 rumah untuk seluas 30 ha.
“Saat ini hanya meneruskan program yang sudah dijalankan dan melanjutkan pembangunan yang sudah akad kredit,” paparnya. (yun/air/ce1/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Brukkk... Satpol PP Kekar Dibanting Wanita Berhijab
Redaktur : Tim Redaksi