jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang menyebut banyak rakyat Indonesia bermental gratisan. Menurut Heri, pernyataan menteri yang beken disapa dengan panggilan Mbak Ani itu patut disayangkan.
Sebelumnya Mbak Ani menyebut banyak rakyat Indonesia bermental gratisan saat menghadiri acara Supermentor ke-20 di Djakarta Theater pada 25 Juli 2017 lalu. Heri mengatakan, merujuk pemberitaan berbagai media, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengakui bahwa investasi di sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan memang sangat mahal.
BACA JUGA: Calon Haji Bersusah Payah Kumpulkan BPIH, Pemerintah Harus Menjaganya
Mbak Ani dalam pidatonya mengatakan, di Indonesia ada cukup banyak yang punya mental gratisan. Sebab, semua maunya gratis.
Heri pun menyayangkan ucapan seperti itu muncul dari menteri. Padahal, menteri juga bertugas melayani rakyat.
BACA JUGA: BPIH Memang Sulit Diturunkan, tapi Dana Haji Bisa Dioptimalkan
"Kita tak bisa salahkan rakyat. Yang salah itu pemerintah sendiri. Pemerintahlah yang telah membentuk watak seperti itu," kata Heri di Jakarta, Kamis (3/8).
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, pemerintah dalam waktu yang cukup lama telah keliru menjalankan pembangunan. Program-program yang dimunculkan pun bersifat jangka pendek, miskin pemberdayaan, dan sangat pragmatis.
BACA JUGA: Dana Haji Jadi Polemik, Jokowi Bisa Kantongi Keuntungan Politik
Ujungnya, masyarakat menjadi pasif. Heri justru menyebut pemerintah menggampangkan persoalan dengan mengeluarkan berbagai jenis karti.
"Kartunya untuk apa, dan tujuannya ke mana, lalu masyarakat mesti bagaimana. Sama sekali tidak mendidik. Yang penting masyarakat sudah dapat uang, duduk. Semua beres. Segampang itulah pembangunan dijalankan saat ini," tutur politikus asal Jawa Barat ini.
Dia menilai, selama ini masyarakat hanya menjadi objek dari proyek pembangunan. Sebab, pemerintah tak secara aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Di sisi lain, ketimpangan malah makin lebar. Angkanya hampir 40 persen.
"Artinya, ada satu persen orang yang menguasai 40 persen kekayaan nasional. Sedang 99 persen sisanya dibiarkan tergantung, tidak mandiri, dan rentan terpojok dalam kemiskinan," ucapnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakinlah, Tak Mungkin Pak Jokowi Pakai Dana Haji untuk Kepentingan Pribadi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam