jpnn.com - JAKARTA - Peran DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai masih buruk dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015. Padahal, semakin besar peran DPRD dan Pemda, semakin baik demokrasi di daerah.
"Untuk mengetahui peran DPRD, kami gunakan sejumlah indikator. Namun hasilnya, semua indikator rendah. Kalau di laporan, peran DPRD termasuk yang terendah dari semua variabel," ujar Peneliti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Maswadi Rauf, Rabu (3/8).
BACA JUGA: Haris Bisa Jadi Tersangka Jika…
Menurut Maswadi, untuk menilai variabel peran DPRD, BPS menetapkan tiga indikator. Yaitu, berdasarkan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Hasilnya, hanya 57,23 poin. Kemudian jumlah peraturan daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD (16,31 poin) dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif (14,29 poin).
"Semakin aktif DPRD, semakin besar jumlah perda yang berasal dari inisiatif DPRD. Ini berarti kalau rancangan perda yang berasal dari DPRD menunjukkan DPRD semakin mampu melayani masyarakat. Diharapkan anggota DPRD tak hanya jadi tukang stempel," ujar guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.
BACA JUGA: Begini Cara Menyolidkan Pencegahan Terorisme
Sementara itu terkait variabel peran birokrasi pemerintah daerah, Maswadi juga menilai ada indikator yang juga nilainya cukup rendah. Yaitu penyediaan informasi APBD oleh Pemda, hanya mencapai 44,85 poin.
"IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi. Yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi," ujar Maswadi.
BACA JUGA: Dekat dengan Area Abu Vulkanik Gunung Gamalama, Bandara ini Masih Bisa Beroperasi
Selain itu, IDI kata Maswadi, juga merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradlan dan penegak hukum.
"Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja," ujar Maswadi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahli Forensik Bareskrim Juga Bikin Kopi Campur Sianida
Redaktur : Tim Redaksi