jpnn.com, JAKARTA - Electronic Road Pr?icing bakal segera diberlakukan di sejumlah jalan ibu kota. Jalan berbayar ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan mobil pribadi oleh warga ibu kota dan wilayah sekitar.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan sistem ERP tersebut diberlakukan bertujuan untuk membatasi kendaraan pribadi roda empat yang masuk di jalur arteri maupun jalan tol di ibu kota.
BACA JUGA: Cegah Banjir dengan Pengerukan
Dengan begitu, pengendara mobil pribadi akan berpikir dua kali bila ingin masuk ke jalur nasional yang terbilang rawan menimbulkan kemacetan.
"Pengendara kena charge karena mobilnya membuat kemacetan. Dia (pengendara) masuk, bikin macet, makanya kena bayar. Space jalan kan dipakai dia," terang Bambang saat dikonfirmasi, Sabtu (20/10).
BACA JUGA: Anies Harus Meningkatkan Prestasi Setelah Setahun Pimpin DKI
Dia menambahkan, pengguna jalan dari luar kota saat melintas di jalur yang diberlakukan ERP pun bakal terkena tarif. Menurutnya, siapa pun yang melintas jalur ERP, artinya menyumbang dampak kemacetan.
Sehingga, kata Bambang, jangan disalahartikan bahwa beban tarif ERP itu untuk pajak negara atau Pemprov DKI. Akan tetapi, pengguna jalan tersebut memakai space jalan nasional yang rawan kemacetan.
BACA JUGA: Kontrak Pengelolaan TPST Bantargebang Habis 2020
"Jadi jangan salah dipahami. Jangan salah miss-interpretasi. Jadi, jangan disangka bahwa mereka membayar itu untuk membangun Jakarta. Bukan, bukan itu. Karena dia masuk Jakarta di jalan Sudirman Thamrin, pakai jalur Nasional. Artinya, jalan dipakai sama dia. Jadi mereka dikenakan tarif," terangnya. (wiw/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apa Betul Warga Jakarta Masih Butuh Becak?
Redaktur & Reporter : Adil