jpnn.com - DIREKTUR Ekskutif Migran Care Anis Hidayah mendukung upaya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menekan biaya penempatan selama ini menjadi beban TKI. Bahkan, migran care juga berharap BNP2TKI bisa mengupayakan penempatan calon TKI benar-benar zero cost.
“Kami Migran Care selalu mendukung upaya dan komitmen yang sudah dimulai BNP2TKI. Sangat mungkin pemerintah menerapkan zero cost, meskipun harus dilakukan secara bertahap,” kata Anis Hidayah, Senin (9/11).
BACA JUGA: Begini Cara Pers Indonesia Melaksanakan Revolusi Mental
Anis menjelaskan, UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (UU TKI) telah mengatur soal biaya dokumentasi seperti paspor dan lain-lain. Namun bagi para TKI, biayanya yang selama ini paling besar dikeluarkan adalah jasa calo dan PPTKIS untuk training.
“Kalau biaya training itu ditake over pemerintah tentu biaya yang dikeluarkan calon TKI bisa ditekan, bahkan bisa zoro cost karena melelui BLK yang dikelola pemerintah,”ujarnya.
BACA JUGA: Ketua DPR: Jangan Sampai Jadi Isu Terus!
Atau kalaupun training itu sepenuhnya ditangani oleh PPTKIS, maka seharusnya ada patokan angka maksimal sehingga tidak ada yang menjadikan ini sebagai komoditas bisnis menjerat TKI.
“Jadi sekalian saja BNP2TKI perang terhadap praktik-praktik yang selama ini menindas TKI. Kami dukung penuh upaya BNP2TKI. Bahwa untuk menciptakan zero cost itu perlu tahapan, tidak masalah. Yang terpenting ada tahapan bahwa Negara hadir, proses yang selama ini menindas TKI dengan proses dan biaya mahal, itu yang harus di-takeover,” tegas Anis.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Target Layanan Publik 12 Bandara dan Pelabuhan Membaik dalam Enam Bulan
Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengungkapkan bahwa salah satu tahapan untuk bisa mewujudkan zero cost untuk penempatan TKI adalah dengan sistem keuangan terpadu.
Tahapannya, mereka yang tadinya berangkat ke luar negeri dengan pinjaman rentenir yang bunganya mencekik, kini disediakan KUR yang bunganya lebih ringan.
Kemudian, para calon TKI juga diwajibkan membuka rekening sebelum pemberangkatan sehingga gajinya nanti langsung masuk ke rekening dengan harapan bisa menekan budaya konsumtif dan membiasakan untuk menjadikan gaji ke hal-hal yang produktif.
Dan setelah pulang ke Indonesia lagi, BNP2TKI melakukan pelatihan pemberddayaan TKI purna agar bisa berwirausaha.
Terkait dengan KUR TKI sendiri, Nusron menjelaskan, BNP2TKI telah menghentikan praktik Koperasi Simpan Pinjam, BPR, dan Bank Umum yang selama ini melayani pembiayaan terhadap dengan beban bunga yang sangat tinggi, yakni 33 persen flat atau setara dengan 64 persen efektif.
Sebagai gantinya, pemerintah telah menyiapkan KUR khusus TKI yang penyalurannya melalui lima bank yang telah bersedia yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BII Maybank, dan Sinarmas.
”Mulai 1 November, sudah tidak ada lagi yang namanya koperasi dan BPR yang ngurusi duit TKI. Sebagai gantinya kita menyediakan fasilitas KUR bagi yg membutuhkan. Yang tidak membutuhkan ya tidak perlu pinjam," ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, usai Rakor KUR TKI di Kantor Menko Perekonomian, Kamis (5/11/2015).
Menurut Nusron, KUR TKI dilaksanakan oleh lima bank tersebut bunganya hanya 12 persen efektif. Dan mudahnya lagi, kreditnya tanpa jaminan. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diberondong Wartawan, Jadinya Lupa Gerbang KPK
Redaktur : Tim Redaksi