Dukung Fokus Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi, Kemnaker Menyederhanakan Birokrasi ASN

Jumat, 09 April 2021 – 22:34 WIB
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam sosialisasi "Roadmap Reformasi Birokrasi" di BBPLK Medan, Sumatera Utara, Jumat (9/4). Foto: Kemnaker.

jpnn.com, MEDAN - Reformasi birokrasi menjadi salah fokus kerja pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian Ketenagakerjaan pun mendukung agenda reformasi birokrasi ini dengan melakukan perampingan struktur jabatan di lingkungan kementeriannya.

BACA JUGA: Kemnaker Dorong BLK Komunitas Cetak SDM Siap Kerja di Dalam dan Luar Negeri

“Hal ini menjadikan kami lebih fokus dalam mengelola dan membina SDM ASN Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam sosialisasi "Roadmap Reformasi Birokrasi" di BBPLK Medan, Sumatera Utara, Jumat (9/4).

Anwar mengatakan reformasi birokrasi dilakukan dengan restrukturisasi organisasi.

BACA JUGA: Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Memiliki Kompetensi Kolaboratif

Hal ini dilakukan dengan merombak sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

Baik yang berada di kantor pusat maupun UPTP di daerah.

BACA JUGA: Lindungi Jutaan Tenaga Kerja, Pemerintah Diminta Segera Buat Road Map Industri Hasil Tembakau

Dengan adanya reformasi birokrasi ini, Kemnaker lebih fokus dalam mengelola dan membina SDM ASN Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah.

Empat jabatan fungsional yang pembinaannya ada di Kemnaker adalah instruktur, pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja.

Keempat jabatan fungsional tersebut adalah jabatan SDM yang dibutuhkan oleh dunia ketenagakerjaan.

“Jabatan-jabatan ini adalah SDM yang dibutuhkan di dunia ketenagakerjaan. Mereka ini tidak hanya bertempat di Kemnaker, namun juga di kementerian/lembaga lain, serta di pemda,” jelasnya.

Anwar menambahkan selain reformasi birokrasi, pihaknya juga telah menerapkan reformasi balai latihan kerja (BLK).

Reformasi ini bertujuan menjadikan pelatihan vokasi melalui BLK sebagai ikon Kemnaker.

Dalam reformasi BLK, Kemnaker menerapkan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

Sekjen Anwar berharap, kedua reformasi ini meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan untuk mendukung menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik.

"Saya ingin kita semakin bangga, semakin senang, untuk bekerja di tempat ini. Sehingga kita semakin memberikan yang terbaik bagi BLK, utamanya Kemnaker," ujarnya. (*/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler