jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini menghadapi tantangan cukup berat. Menurut legislator di Komisi Keuangan dan Perpajakan DPR itu, DJP menghadapi reformasi struktural agar ke depan bisa menjadi institusi tersendiri yang tidak lagi di bawah Kemenkeu.
Misbakhun menyampaikan hal itu seiring proses revisi atas Undang Undang perubahan terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam proses revisi itu muncul wacana untuk melepaskan DJP dari Kemenkeu, sekaligus menjadikannya sebagai badan otonom langsung di bawah presiden.
BACA JUGA: Bela Petani Tembakau, Misbakhun Terus Kawal RUU Pertembakauan
"Jadi sebenarnya tantangan paling berat bagi DJP seberapa gigih dan seberapa kuat untuk memisahkan diri dari Kemenkeu. Namun ini bukan pemisahan yang melanggar undang-undang karena separasi dalam makna positif," kata Misbakhun seperti diberitakan JawaPos.com.
Baca juga: Target Penerimaan Negara Terlampaui, Misbakhun Puji Jokowi
BACA JUGA: Nyinyir soal Kartu Prakerja? Tolong Simak Penjelasan Misbakhun Ini
Sebelumnya legislator Partai Golkar tersebut juga melontarkan hal serupa saat hadir sebagai pembicara diskusi bertema Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Kamis (21/3). Menurut Misbakhun, salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 adalah membentuk Badan Penerimaan Pajak.
Bahkan, Misbakhun mengatakan, pada 2017 sempat muncul rencana pemerintah membentuk Badan Otonom Pajak. “Ini harus menjadi komitmen walaupun Pak Jokowi sudah memasukkan itu secara komplet dalam RUU KUP, jelas adanya usulan tentang lembaga DJP yang terpisah," ungkapnya.
BACA JUGA: Misbakhun Puji Komitmen Presiden Jokowi Sejahterakan Perangkat Desa
Mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu itu pun mengaku optimistis jika kelak terbentuk badan penerimaan pajak yang independen. Sebab, badan khusus pajak itu akan lebih leluasa dan fleksibel menentukan kebijakan, rekrutmen pegawai ataupun menata regulasi perpajakan.
Baca juga: Bamsoet Ajak Anggota DPR RI Taat Lapor Pajak dan LHKPN
“Jadi akan lebih fleksibel dalam rekrutmen dan menentukan policy, termasuk menentukan bagaimana regulasi itu dibangun. Dengan fleksibilitas itu pula bisa membangun sistem agar memadai dengan cost of tax collections," ujarnya.
Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin ini juga menepis anggapan yang menyebut permasalahan pajak akibat kredibilitas pegawai pajaknya. “Ini soal tata kelola, bukan soal kredibilitas,” tegasnya.(jpc/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Misbakhun Ajak Emak-emak Tapal Kuda Gemakan Jokowi Sekali Lagi
Redaktur : Tim Redaksi