jpnn.com, MANADO - Pemerintah saat ini sedang mengembangkan Pelabuhan Bitung untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Bitung) yang menjadi program prioritas pembangunan.
Melalui pengembangan Pelabuhan Bitung, pemerintah ingin memaksimalkan ekspor dan impor barang di Sulawesi Utara.
BACA JUGA: Menhub Tinjau Pelabuhan Bitung
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung Pelabuhan Bitung, Jumat (5/7).
"Banyak yang ingin masuk ke sini, ini ujung yang dekat dengan Filipina, dekat dengan Asia bagian Timur. Ini ada kekuatan yang bisa dipakai di sini, baik untuk mengekspor maupun mengimpor barang-barang tertentu," ujar Jokowi.
BACA JUGA: Agustus 2020, Perluasan Bandara Sam Ratulangi Manado Ditargetkan Rampung
BACA JUGA: Lokasi 7 Korban Tewas Tertabrak Kereta Jaraknya Hanya 1,2 Km dari Rumah
Pelabuhan Bitung merupakan pelabuhan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target sebagai Pelabuhan Hub Internasional.
BACA JUGA: Kemenhub Evaluasi Penyelenggaraan Tol Laut
Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Bitung juga akan mendukung kegiatan industri kawasan timur Indonesia meliputi Ambon dan Ternate (pertanian, industri, dan pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan (batubara, minyak bumi, dan kayu lapis).
Sementara Menteri Perhubungan Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pengembangan Pelabuhan Bitung dan sekitarnya akan meningkatkan kapasitas pelabuhan menjadi sekitar 2,7 juta TEUs.
“Untuk di pelabuhan Bitung eksisting itu kapasitasnya 1,5 juta TEUs, di KEK 600 ribu TEUs dan di Lembeh 600 ribu TEUS, sehingga total menjadi 2,7 juta TEUs,” kata Budi.
Sedangkan untuk biaya konstruksi tahap I yakni pengembangan pelabuhan eksisting adalah sebesar Rp. 1,08 triliun dan tahap II yaitu pengembangan KEK Bitung adalah sebesar Rp. 1,84 trilun.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Optimalkan Moda Kereta Api di Bandar Lampung
Redaktur & Reporter : Yessy