jpnn.com - JAKARTA - Pilihan koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) ke Partai Gerindra, yang dikabarkan akan segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hata Rajasa, menuai reaksi negatif dari para aktivis HAM. Terlebih, pilihan politik PAN ini direstui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Amien Rais.
Aktivis HAM dari Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos terang-terangan menyebut bahwa dengan memberikan dukungan terhadap pencapresan Prabowo, Amien Rais sudah tidak layak lagi disebut sebagai tokoh gerakan reformasi.
BACA JUGA: Jokowi-JK Rentan Gesekan
"Kalau berpolitik tanpa hati nurani semua bisa dihalalkan. Bagi Amien Rais dan PAN, yang utama adalah bagaimana meraih kekuasaan," kata Bonar, di Jakarta, Minggu (11/5).
Pasalnya, menurut Bonar Prabowo, adalah tokoh yang diduga bermasalah dengan HAM di era gerakan reformasi, di mana saat itu Amien Raius merupakan salah satu tokoh sentralnya, atau sebagai tokoh lokomotif reformasi.
BACA JUGA: Dua Hari Lagi Serahkan Nama Pemenang Konvensi ke SBY
Dengan pilihan politiknya saat ini, Amien, menurut Bonar, hanyalah seorang tokoh yang lebih mengutamakan politik praktik, mengejar kekuasaan belaka.
"Bagi elit politik pencari rente dan kekuasaan, isu HAM atau kemanusiaan bukan suatu hal yang diprioritaskan. Kita masih jauh dari menciptakan politik yang beradab di negeri ini," kata dia.
BACA JUGA: Jokowi Harus Pintar Memilih Antara JK dan Abraham Samad
Diberitakan, pada 24 April 2014, di rumahnya di Yogyakarta, Amien menyatakan lebih mendukung Prabowo Subianto ketimbang capres lainnya. Pernyataan Amien pun dikutip banyak media, dan menjadi sinyal PAN akan berkoalisi dengan Gerindra, dan mendukung Prabowo Subianto.
Amien memuji Prabowo, yang dinilai lebih bisa diharapkan mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia yang ia nilai kini bermental inlander atau sedang terjajah. Prabowo, menurut Amien, dianggap akan mampu menghentikan praktek privatisasi BUMN.
Sikap Amien juga menuai kecaman dari Koordinator KontraS, Haris Azhar. Menurut Haris, Amien bukan lagi tokoh pro demokrasi. Politisi asal Jogjakarta itu, menurut Harus, tidak ada bedanya dengan para politisi lainnya, yang hanya berorientasi kepada kekuasaan.
"Mereka cuma mengejar kekuasaan aja. Mereka lupa pada sejarah penderitaan dalam membuka demokrasi di Indonesia. Bakat penyelewengan Amin dimulai saat menjatuhkan Gus Dur," cetus Haris.
Terpisah, Ketua Badan Pekerja Setara Institute, Hendardi, menegaskan, para aktivis LSM , penggiat HAM tidak bisa menghalangi Prabowo maju ke gelanggang pemilihan presiden. Tapi setidaknya harus ada yang memberikan referensi tentang masa lalu seorang capres, termasuk Prabowo.
"Sikap kita jelas. Kita bisa membujuk agar partai-partai lain tidak berkoalsi dengan Gerindra, sehingga Prabowo gagal memenuhi presidential treshold. Tapi semuanya upaya itu dilakukan dalam kerangka etis dan tidak melawan hukum," kata Hendardi.
Ditegaskan Hendardi, kasus penculikan adalah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang paling mungkin untuk diadili karena sudah ada hasil penyelidikan. Selain itu, DPR juga sudah mengeluarkan rekomendasi, mendesak agar pemerintahan SBY segera membentuk pengadilan HAM. Pentingnya mengungkap kasus ini adalah untuk memberikan keadilan bagi korban atau right to know, to justic, dan to reparation.
"Ini juga penting untuk menegakkan prinsip kesamaan di muka hukum dan memutus impunitas," kata Hendradi.
Sebab kata dia, jika tidak diadili maka akan terus menjadi sejarah kelam dan preseden buruk di masa datang. Bukan cuma kasus penculikan, yang kebetulan diduga melibatkan Prabowo Subianto tapi juga kasus-kasus lain. Hendardi pun menegaskan, sikapnya terhadap Prabowo jelas. Secara konstitusional dan legal Prabowo sah untuk maju nyapres.
"Tapi karena diduga bermasalah, sebaiknya kita membuka tabir seluas-luasnya tentang sosok Prabowo, sehingga publik bisa menilai secara jernih siapa sosok ini sebenarnya," kata dia.
Menurut Hendardi, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, yang merupakan gabungan dari beberapa LSM penggiat HAM, seperti Imparsial, Kontras, YLBHI, Setara Institute, ICW,AJI, keluarga korban dan lain lain, akan terus mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk pengadilan ad hoc HAM terkait orang hilang dan penculikan paksa.
"Desakan itu akan disampaikan koalisi dalam pertemuannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Senin, 12 Mei 2014," katanya.
Hendardi menambahkan, pembentukan pengadilan ad hoc HAM adalah rekomendasi DPR. Menurutnya, pengakuan mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang mengaku mengetahui kasus serta korban penculikan, harus dijadikan momentum pentingnya segera dibentuk pengadilan HAM.
"Ini untuk menindaklanjuti komendasi DPR dan pengakuan Kivlan Zein serta pernyataan klarifikasi Prabowo Subianto, maka pada hari Senin, 12 Mei 2013, jam 11.00 Wib, kami akan menemui Dewan Pertimbangan Presiden dikantor Wantimpres," kata Hendardi. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pekan Depan, Prabowo Umumkan Calon Pendamping
Redaktur : Tim Redaksi