jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Dr (C) Aris Marsudiyanto menekankan tiga hal penting yang harus dilakukan untuk mendukung reformasi berkelanjutan di Bea Cukai.
Aris menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Akhir Tahun 2024 yang digelar di Kantor Pusat Bea Cukai pada Selasa (24/12).
BACA JUGA: Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor
Aris menekankan satu dari tiga hal penting yang harus dilakukan untuk mendukung reformasi berkelanjutan di Bea Cukai, yaitu pentingnya kolaborasi lintas sektoral.
Dia meminta agar diintensifkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk dengan Bappisus agar semua kelembagaan terkoordinasi dengan lebih baik.
BACA JUGA: Lewat Program Didik, Bea Cukai Tingkatkan Kompetensi Perusahaan Penerima Fasilitas AEO
"Secara struktural badan kami ini adalah mata dan telinga presiden," kata Aris.
Aris menjelaskan Bappisus hadir untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan APBN tepat sasaran.
BACA JUGA: Dukung Asta Cita, Ini Kinerja Pengawasan Kanwil Bea Cukai Jakarta Sepanjang 2024
Badan ini bertugas untuk memberi dukungan kepada Presiden sesuai dengan penugasan Kepala Negara dan ketentuan perundang-undangan dalam hal pengawasan, pengendalian, pemantauan, penelusuran, dan investigasi khusus jika diperlukan.
Bappisus dibentuk dengan tugas dan fungsi sebagai kontroling pengawasan, khususnya untuk APBN dan APBD sesuai program kementerian/lembaga masing-masing.
Lebih lanjut Aris menyampaikan, kedua dari tiga hal yang harus dilakukan adalah evaluasi risiko program kerja Bea Cukai dan mitigasi penyalahgunaan anggaran.
Dia pun meminta kepada pimpinan Bea Cukai mengevaluasi kebijakan yang ada, baik fiskal dan operasional.
"Hindari pemborosan, feasibility study, seremonial, perjalanan dinas yang tidak efektif mohon dieliminasi. Mohon ke depan agar dievaluasi agar lebih efektif, efisien, dan produktif," pesan Aris.
Ketiga, lanjut Aris, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan penanaman nilai nasionalisme dan integritas, serta modernisasi sistem teknologi dan pengawasan Bea Cukai.
Aris mengungkapkan tugas Bea Cukai sangat strategis dan dirinya ingin semuanya transparan, sehingga menciptakan kolaborasi yang baik.
"Jika tidak dipenuhi dengan orang profesional dan fasilitas modern, legal yang kuat, kolaborasi kuat dengan aparat terkait, kita akan diintervensi terus dengan hal-hal ilegal. Tanpa SDM dan infrastruktur modern lama-lama kekayaan negara kita akan hilang," ungkapnya.
Aris menegaskan Bappisus ke depannya akan mengoordinasikan Bea Cukai dengan beberapa kementerian/lembaga terkait.
Kolaborasi lintas sektoral ini diharapkan dapat mengatasi ego sektoral dan meningkatkan efisiensi kebijakan.
Sebagai informasi, salah satu bahasan dalam Rakorpim adalah penguatan reformasi kepabeanan dan cukai berkelanjutan (PRKCB) yang berlangsung sejak 2021 hingga sekarang.
PRKCB merupakan konsep transformasi Bea Cukai yang bertujuan mendukung perekonomian negara, meningkatkan penerimaan negara, dan melindungi masyarakat, yang diimplementasikan melalui tugas dan fungsi instansi ini.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dalam kesempatan yang sama mengatakan kolaborasi lintas sektoral dapat membantu kesuksesan pelaksanaan reformasi berkelanjutan Bea Cukai.
Menurut Askolani, keberhasilan program PRKCB tidak hanya bergantung pada satu pihak saja.
Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem kepabeanan dan cukai yang modern, transparan, dan akuntabel.
"Reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari digitalisasi proses pelayanan, penguatan pengawasan, hingga penyederhanaan regulasi untuk menciptakan kemudahan berusaha," terang Dirjen Askolani.
Dirjen Askolani mengatakan implementasi program reformasi ini membutuhkan dukungan aktif dari berbagai pihak, termasuk integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Langkah-langkah penguatan tersebut sudah banyak hasilnya yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Kami juga sudah melanjutkan persiapan jangka menengah. Program reformasi ini terus kami evaluasi, baik pelayanan maupun pengawasan," paparnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi