jpnn.com, JAKARTA - Ketua Divisi Humas dan Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai dukungan kepala daerah di Pilpres 2019 dapat merusak demokrasi.
Hal ini terkait dengan sikap terang-terangan sejumlah kepala daerah menyatakan dukungan kepada calon Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Pastikan Beri Sanksi Kader Pembelot
Salah satu contoh adalah adanya arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran kepada para bupati dan wali kota untuk mendukung Jokowi sebagaimana disampaikan Bupati Barito Utara Nadalsyah.
"Demokrasi akan rusak oleh kelakuan pejabat daerah seperti ini," ucap Ferdinand ketika dikonfirmasi JPNN, Selasa (25/9).
BACA JUGA: Waspada! Semua Daerah Rawan Politik Uang Selama Pemilu 2019
Dia pun meminta agar rekam jejak para kepala daerah itu dikroscek terkait kemungkinan adanya catatan yang membuat mereka tunduk atas perintah dukung mendukung di Pilpres.
“Demokrasi itu adalah enggak asasi, tidak boleh ada siapa pun memaksa siapa pun untuk memilih seseorang atau partai tertentu. Ini bencana bagi demokrasi,” pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Prajurit TNI-Polri Harus Menjamin Keamanan Jelang 2019
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak Nih, Tujuh Seruan MUI pada Masa Kampanye Pemilu 2019
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam