jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menilai, e-KTP menjadi sorotan publik bukan karena posisi mendagri dijabat politikus dari PDIP Perjuangan Tjahjo Kumolo. Tapi karena program e-KTP sejak awal digagas 2010 lalu diwarnai sejumlah persoalan.
"Saya kira e-KTP sudah lama diperbincangkan publik. Jadi, bukan hanya soal pemilu 2019, tapi juga menyangkut kekhawatiran soal kemungkinan disalahgunakannya oleh oknum tertentu dengan melakukan kloning data-data yang terdapat di e-KTP itu," ujar Adi kepada JPNN, Selasa (18/12).
BACA JUGA: Survei Etos: Golkar dan PDIP Paling Tinggi Elektabilitasnya
Warga menurut pengajar di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta ini, juga masih cukup banyak yang belum memeroleh fisik e-KTP.
Padahal, mereka sudah melakukan perekaman data kependudukan sejak beberapa waktu lalu. Kenyataan yang ada semakin menambah bumbu sedap liarnya isu e-KTP.
BACA JUGA: Ganjar Menargetkan Jokowi - Maruf Menang Besar di Jateng
"Jadi, sekali lagi, bukan karena menterinya dari PDIP, tapi lebih pada hal lain yang jauh lebih kompleks," ucapnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menyarankan Kemendagri bergerak cepat mengatasi sejumlah permasalahan yang mengemuka, jika ingin opini miring yang dialamatkan tak berkembang jauh.
BACA JUGA: Pengamat: Prabowo Cs Bakal Terus Eksploitasi Isu e-KTP
Antara lain, segera memastikan seluruh masyarakat yang telah merekam data kependudukan, memeroleh fisik e-KTP dalam waktu dekat. Selain itu, juga memastikan tidak ada praktik pungutan liar yang dilakukan oknum di bawah, agar masyarakat dapat segera memiliki e-KTP.
Sementara terkait permasalahan pidana, Adi berharap juga dalam waktu dekat dapat diungkap. Terutama terkait oknum pelaku yang diduga sengaja membuang ribuan keping e-KTP di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pujian Kakak Kelas Ustaz Abdul Somad untuk Kiai Maruf Amin
Redaktur & Reporter : Ken Girsang